Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gratifikasi Pemilu: 14 Anggota PPK Pasuruan Terancam Dipecat

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap 13 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur karena diduga terlibat dalam gratifikasi.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 30 April 2014  |  23:35 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap 13 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur karena diduga terlibat dalam gratifikasi.

Ketua Tim Verifikasi Gelar Perkara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan sidang tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasuruan Nomor 56/KPU Kab/014329841/IV/2014 perihal Permohonan SK Penetapan.

Ketiga belas anggota PPK se-Kabupaten Pasuruan itu antara lain adalah 1 anggota PPK Wonorejo, anggota PPK Purwosari, Anggota PPK Sukorejo, anggota PPK Gempol, anggota PPK Beji, anggota PPK Bangil, anggota PPK Lekok, anggota PPK Kraton, anggota PPK Pohjentrek, anggota PPK Gondangwetan, anggota PPK Winongan, anggota PPK Grati, anggota PPK Prigen.

"Mereka dilaporkan oleh salah seorang caleg dan hasil pemeriksaan dan keterangan dari KPU setempat," kata Nur Hidayat di Jakarta, Rabu (30/1/2014).

Menurutnya, DKPP telah menerima surat dari KPU Pasuruan yang menyatakan nama-nama tersebut telah terbukti menerima pemberian atau gratifikasi.

"KPU Pasuruan telah melakukan pemberhentian sementara pada 13 anggota PPK yang telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, ujarnya.

Dalam surat itu, pihak KPU Pasuruan meminta DKPP untuk memeroses kasus ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat tersebut, KPU Pasuruan memohon kepada DKPP untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tetap pada 13 anggota PPK, jelasnya.

Persidangan ketigabelas anggota PPK akan digelar Selasa minggu depan (6/5). Pelaksanaan sidang akan dilakukan melalui video conference (jarak jauh).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

politik uang pileg 2014
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top