Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

CAPRES 2014: Didesak Segera Umumkan Platform Ekonomi

Pakar ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah mendesak kepada para pasangan Calon PresidenCalon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) untuk segera mengkomunikasikan platform ekonomi yang ditawarkan agar rakyat segera mengetahui agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi - Bisnis.com 28 April 2014  |  10:16 WIB
Capres dari PDIP Jokowi. Para capres didesak segera umumkan platform ekonomi - JIBI
Capres dari PDIP Jokowi. Para capres didesak segera umumkan platform ekonomi - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA--Pakar ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah mendesak kepada para pasangan Calon Presiden–Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) untuk segera mengkomunikasikan platform ekonomi yang ditawarkan  agar rakyat mengetahui agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.

Menurut Firmanzah, paling tidak terdapat dua hal penting mengapa platform ini sangat penting.  

Pertama, sebagai pengikat komitmen politik 5 (lima) tahun bagi partai pengusung pasangan Capres-Cawapres. Dan Kedua, platform ekonomi yang berisikan visi, misi serta arah pembangunan nasional pasangan Capres-Cawapres akan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2015-2019. 

Dia menyebuytkan  dalam RPJMN itulah dimuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrial/lembaga dan lintas kementrian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, dan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang memuat rencana regulasi beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

“RPJMN itu nantinya akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang memuat prioritas, program, anggaran dan kerangka regulasi.,”  ujarnya seperti dilansir laman Setkab, Senin (28/4/2014) pagi.

Khusus untuk masa peralihan atau tahun pertama pemerintahan presiden baru, sesuai bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, menurut Firmanzah, untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan kekosongan rencana pembangunan nasional, wajib dibuat oleh Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya.

Namun demikian, Presiden terpilih berikutnya tetap memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN Perubahan 2015 sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  

Karena begitu pentingnya platform pembangunan ekonomi pasangan Capres-Cawapres bagi perekonomian nasional kita 2015-2019,  dia menyarankan agar masyarakat  memberikan ruang seluas-luasnya akan hal ini.

 

BACA JUGA:

Pekerjaan Rumah Presiden Mendatang


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

capres 2014
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top