Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILPRES 2014: Capres Perlu Hati-hati Susun Program Kerja 100 Hari

Para Capres dan Cawapres diimbau untuk transparan dan lebih berhati-hati dalam mengusung program kerja 100 hari pertama, serta pastikan anggarannya tersedia dalam APBN 2014.
Vega Aulia Pradipta
Vega Aulia Pradipta - Bisnis.com 27 April 2014  |  14:40 WIB
Banyak orang yang ingin menjadi capres, tapi tidak faham benar apa itu tugas seorang presiden. - Antara
Banyak orang yang ingin menjadi capres, tapi tidak faham benar apa itu tugas seorang presiden. - Antara

Bisnis.com, BOGOR - Para Capres dan Cawapres diimbau untuk transparan dan lebih berhati-hati dalam mengusung program kerja 100 hari pertama, serta pastikan anggarannya tersedia dalam APBN 2014.

Prof. Firmanzah, dosen Universitas Indonesia yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengatakan saat ini para capres dan cawapres belum menunjukkan program-program unggulannya, terutama di bidang ekonomi.

“Kebanyakan baru figur yang ditonjolkan, bahwa capres ini orangnya enak dilihat, orangnya ramah, tegas. Tapi apa yang akan dilakukan ketika dia menjabat sebagai presiden? Itu belum kentara,” ujarnya di sela-sela diskusi, Jumat malam (25/4/2014).  

Meski memang masa kampanye belum dimulai, paling tidak seharusnya sudah mulai ditunjukkan kepada publik, misalnya sektor mana yang akan didorong serta sektor mana yang akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, seandainya dia menjadi presiden.

“Sisi itu belum kelihatan. Dari alokasi APBN yang terbatas, mana sektor yang akan lebih didorong? Apakah telko, properti, konstruksi, tambang, manufaktur atau apa,” ujarnya.

Firmanzah mengingatkan bahwa menjadi capres dan menjadi presiden adalah dua hal yang berbeda. Menurutnya, banyak orang yang ingin menjadi capres, tapi tidak faham benar apa itu tugas seorang presiden.

“Yang saya khawatirkan saat dia sudah jadi presiden, tapi masih menganggap sebagai seorang capres,” ujarnya. Dia mencontohkan presiden terpilih nanti dalam waktu yang tidak cukup lama, yakni pada November 2014, harus mewakili Indonesia berbicara dalam forum G20 di Australia.

“Awal November sudah pertemuan G20. Jadi sudah tidak ada lagi ‘belajar menjadi presiden’. Sudah langsung praktek,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa dalam mengusung program kerja 100 hari pertama, presiden terpilih masih akan menggunakan APBN tahun fiskal 2014 yang disusun oleh periode sebelumnya, mengingat tahun fiskal tidak mengenal pergantian presiden.

“Jadi hati-hati capres dan cawapres dalam 100 hari program kerjanya, jangan sampai sudah menggebu-gebu, setelah jadi presiden ternyata tidak bisa dijalankan karena mata anggarannya tidak ada,” jelasnya.

Pasalnya, jika ternyata tidak ada anggarannya, presiden terpilih bisa melanggar UU APBN 2014. Jika presiden terpilih melakukan pengalihan pos mata anggaran pun, maka dia bisa menyalahi prosedur.

Firmanzah melanjutkan bahkan untuk APBN 2015, juga masih akan dibahas dan dirumuskan pada Juli—Agustus 2014 oleh kabinet yang sekarang, yakni kabinet Indonesia Bersatu jilid II bersama anggota DPR yang lama yaitu periode 2009—2014.

APBN 2015 diperkirakan baru ketok palu sekitar September 2014. Artinya, presiden terpilih periode 2014—2019, tugas pertamanya dalam 6—8 bulan pertama adalah menjalankan APBN yang sudah dibuat di periode sebelumnya.

“Presiden baru nanti baru memiliki keleluasaan menjalankan programnya pasca APBN-P 2015. Jadi memang tidak seleluasa yang kita bayangkan untuk menjadi presiden itu,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

capres cawapres program 100 hari
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top