Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menantang presiden baru Indonesia ke depan untuk membatalkan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang mereka anggap kebijakan keliru di masa Pemerintahan SBY.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad pada diskusi bertajuk Menantang Visi Capres Baru vs Kebijakan Keliru 10 Tahun Presiden SBY di restoran Dapur Selera Jalan Prof. Dr. Soepomo, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2014).
"Kebijakan MP3EI adalah kebijakan karpet merah bagi modal untuk menguasai lebih dalam kekayaan alam Indonesia," ujarnya.
Kebijakan tersebut juga telah menjerumuskan Indonesia pada ekonomi yang bertumpu pada kekuatan modal skala besar baik perusahaan nasional maupun asing.
"MP3EI akan semakin menyingkirkan rakyat serta penghancuran lingkungan hidup yang makin parah," tambahnya. Chalid mencontohkan megaproyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang melakukan eksploitasi besar-besaran lahan di Merauke, sehingga mengancam eksistensi suku Marind, suku asli Papua.
"Itu merupakan contoh kasus dari banyak kasus lain akibat pelaksanaan kebijakan MP3EI," tuturnya.
Oleh karena itu diperlukan keberanian Presiden baru membatalkan MP3EI dan menggantinya dengan Masterplan Pemulihan ekonomi konstitusi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
