Bisnis.com, BALIKPAPAN - BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja informal sebagai katalisator pada sektor ini untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan sosial.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Cotta Sembiring mengatakan hal tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk dapat menarik sektor pekerja informal sebagai peserta jaminan sosial.
“Misalnya, ketika ada 50 pedagang warung tenda yang diorganisir pemerintah yang bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan, kami beri bantuan satu tenda sebagai penyediaan tempat di sana. Itu yang kami harap bisa memicu pedagang lain untuk ikut mendaftar,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (11/4/2014).
Untuk menarik sektor pekerja informal ke dalam jaminan sosial diakuinya memerlukan waktu lebih karena pembayaran yang dilakukan secara mandiri.
Sebelumnya, ada program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang bisa menjadi penarik bagi pekerja informal untuk mendaftarkan dirinya. Namun, karena program ini telah dialihkan kepada BPJS Kesehatan maka perlu ada strategi khusus dalam menarik pekerja sektor informal.
Berdasarkan catatan Bisnis, akhir tahun lalu jumlah pekerja di sektor informal di BPJS Wilayah Kalimantan yang telah terdaftar baru mencapai 72.798 peserta yang tersebar di 1.005 wadah.
Di Kalimantan Timur, kata Cotta, baru sekitar 40.000 pekerja informal yang sudah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Padahal, potensi di provinsi ini mencapai 3,5 juta pekerja informal. ”Memang jumlahnya masih sedikit. Karena itu, kami juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja,” tuturnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga bersinergi dengan pemerintah melalui dinas terkait untuk dapat memberikan pemahaman kepada pekerja sektor informal. Cotta mencontohkan kerja sama dilakukan dengan Dinas Pasar untuk mendaftar pedagang pasar di pasar tradisional yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kerja sama dengan perbankan melalui pojok BPJS Ketenagakerjaan agar lebih mendekatkan layanan kepada peserta. Tercatat telah ada kerja sama dengan Bank BRI dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jaringan bank yang lebih luas diharapkan bisa mempermudah peserta utamanya ketika ingin membayar iuran.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal HP mengharapkan agar BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya untuk menggarap sektor pekerja informal agar bisa terlindungi oleh program jaminan sosial. “Saya mengharapkan agar tenaga kerja informal ini bisa mendapatkan perhatian karena selama ini belum tergarap maksimal,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Ichwansyah menambahkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan untuk menggencarkan sosialisasi program ini kepada pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
