Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Capres, Didik Rachbini: Jadi Pemimpin Jangan Asal Populer

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Didik J. Rachbini mengkritik pencapresan Joko Widodo oleh PDI Perjuangan yang dinilai tidak tepat. Sebagai Gubernur DKI, Jokowi dinilai gagal menangani masalah Ibu Kota, terutama banjir dan kemacetan.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 18 Maret 2014  |  15:58 WIB
Jokowi Capres, Didik Rachbini: Jadi Pemimpin Jangan Asal Populer
Didik J. Rachbini (kanan) - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Didik J. Rachbini mengkritik pencapresan Joko Widodo oleh PDI Perjuangan yang dinilai tidak tepat. Sebagai Gubernur DKI, Jokowi dinilai gagal menangani masalah Ibu Kota, terutama banjir dan kemacetan.

Menurutnya, Jokowi menang dalam berbagai survei karena popularitasnya lantaran kerap muncul di media massa bukan karena kapabilitas.

Meskipun beberapa program seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan sektor informal sudah bisa dikatakan berhasil di Ibu Kota, tetapi menurut Didik persoalan utama banjir dan macet belum ada perubahan berarti.

"Kemampuan seseorang dengan popularitas berbeda. Ngurus Ciliwung saja nggak bisa, gimana nanti mengurus 17.000 pulau-pulau di Indonesia?" ujar Didik dalam sebuah diskusi bertema Nasib Jakarta setelah Jokowi Capres di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Selama menjabat Gubernur DKI 1,5 tahun, banyak persoalan internal eksekutif dan legislatif yang tidak nyambung. Contohnya, kata Didik, pengesahan APBD dalam 2 tahun terakhir selalu molor dari waktu yang seharusnya akhir tahun dan ternyata baru diketok akhir Januari.

Hal itu menjadi kekurangan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan di mana hubungan dengan DPRD sering terjadi perselisihan. Bagaimanapun seorang pemimpin tidak bisa jalan sendiri tanpa peran kalangan legislatif dalam menjalankan program pembangunan daerah.

"Pengambilan keputusan APBD tidak digeluti sendiri karena perbedaan kewenangan budgeting, perencanaan harus melibatkan DPRD," kata Didik, yang pernah gagal dalam Pilkada DKI.

Pendiri lembaga survei Pusat Data Bersatu (PDB) tersebut pun mengakui APBD DKI terjadi lompatan luar biasa selama kepemimpinan Jokowi tetapi tidak ada artinya jika nilainya besar, tidak ada gunanya. "Itu kaya inflasi gede nilainya nggak ada gunanya."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pan partai amanat nasional
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top