Sutiyoso: PKPI Setuju Hukum Mati Koruptor Kakap

Hukuman mati perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan menekan indeks korupsi.
Fitri Sartina Dewi | 02 Maret 2014 09:15 WIB
Ketua Umum PKPK Sutiyoso, Antara

Bisni.com, JAKARTA--Berikut Wawancara dengan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso:

Apa Program PKPI yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat?
Undang-Undang Dasar kita  telah empat kali diamandemen. Kebijakan ekonomi kita saat ini cenderung kepada sistem liberal, sementara negara kita tidak tepat untuk menganut sistem itu. Saat ini terlihat banyak sektor-sektor usaha yang dikuasai oleh pihak asing.

Banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini tergusur dengan adanya usaha pihak swasta yang memiliki modal lebih banyak. Hal ini semakin melemahkan pertumbuhan UKM.

Selain itu, banyak sumber daya alam (SDA) kita yang potensial justru dikuasai oleh pihak asing. Padahal kalau diolah dan dikelola dengan baik, SDA yang melimpah ini dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Oleh, karena itu, PKPI memiliki tekad untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Sejahtera itu memang relatif ukurannya, tetapi paling tidak rakyat yang ekonominya bisa dikatakan berada dibawah garis kemiskinan ini bisa mendapatkan makanan dengan gizi yang baik, dan bisa menempuh pendidikan.

Apa program PKPI yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, khususnya pada internal?
setelah reformasi tahun 1998 kita sudah tiga kali melaksanakan pemilu. Tapi apa yang dihasilkan, banyak pejabat yang menjadi koruptor.

Tidak semuanya, tapi sudah banyak yang terbukti melakukan korupsi, bahkan terakhir yang cukup mengejutkan adalah tertangkapnya mantan Ketua MK [Akil Mochtar] oleh Komisi pemberantasan korupsi (KPK). Rakyat belum bisa memperoleh keadilan, karena haknya dirampas oleh para koruptor.

Kalau untuk internal partai, kami melakukan tindakan preventif. Caleg PKPI dari DPRD, DPR dan DPD tidak dipungut biaya. Sebab, kalau mereka dipungut biaya tinggi, kemungkinan mereka melakukan korupsi ketika terpilih menjadi pejabat akan semakin besar. saya sebagai Ketua Umum telah memberikan peringatan bahwa melakuan korupsi ini resikonya adalah merusak citra diri sendiri dan keluarga.

Selain itu, saya juga akan terus memantau seluruh kader PKPI. Kemudian tindakan represifnya adalah kalau terbukti terlibat korupsi, maka kami tidak perlu menunggu lama akan segera menonaktifkannya. PKPI  bahkan setuju dilakukan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

Mengapa Anda setuju dilakukan hukuman mati kepada para koruptor?

Hukuman mati perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan menekan indeks korupsi. Tidak semua koruptor mendapatkan hukuman mati. Kalau koruptor yang kecil-kecil cukup diberikan hukuman penjara. Sementara itu, yang pantas untuk mendapatkan hukuman mati ini hanya para koruptor kelas berat, karena telah menyebabkan banyak kerugian bagi negara dan rakyat.

Apakah PKPI optimistis dapat bersaing dengan Parpol besar lainnya pada Pemilu 2014?
Untuk mengungguli Partai-partai besar lainnya itu memang cukup berat, tetapi kami memiliki target untuk melewati parliamentary threshold 3,5%.

Perlu diingat bahwa PKPI ini maju dengan gabungan 13 partai politik yang disebut poros PKPI dan kekuatannya sudah 6,7%. Jadi kami optimis dapat bersaing, apalagi dengan kerja keras seluruh kader di berbagai wilayah.

Bagaimana dengan rencana koalisi?
Koalisi ini baru akan dibicarakan seusai Pileg. Kita harus mengetahui dulu berapa pencapaian masing-masing partai setelah Pileg. Meskipun demikian, kami terus menjalin komunikasi dengan petinggi parpol lainnya. Soal koalisi, kami terbuka kepada parpol manapun.

Apakah PKPI optimis Pemilu 2014 akan lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya?
Kelancaran Pemilu ini bergantung pada bagaimana penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya. Kalau penyelenggara pemilunya yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dapat bekerja dengan baik, transparan dan akuntabel maka kami yakin Pemilu akan berjalan lancar.

Meskipun demikian, kami merasa khawatir terkait potensi kecurangan, karena ditolaknya dana saksi parpol. Kami kecewa pemberian dana saksi parpol dibatalkan.

Andah pernah dituduh melakukan kampanye lebih awal di Semarang dan divonis percobaan, bagaimana sikap PKPI?

Sangat kecewa, kenapa hanya kami yang diadili. Padahal itu bukan merupakan kampanye, itu hanya acara halal bihalal dengan kader.

Saya juga tidak mengutarakan visi misi partai ke pihak-pihak lainnya. Saat itu saya hanya memberikan sambutan kepada kader-kader partai, jadi itu bukan kampanye. Kenapa hanya pihak kami yang diperkarakan, dan yang membuat iklan sebelum waktunya itu didiamkan saja. Karena itulah kami mengajukan PK, karena merasa vonis itu tidak tepat.

Bagaimana PKPI menyikapi moratorium iklan politik?
Keputusan itu sudah terlambat, kenapa sekarang mendekati Pemilu baru dilarang. Kenapa tidak sejak dulu saja. Kami merasa seperti ada diskriminasi, sebab pihak-pihak yang beriklan sebelum waktunya justru didiamkan saja dan tidak diperkarakan. Untuk melaksanakan keputusan ini, dibutuhkan adanya ketegasan dari pihak berwenang dan tidak ada keberpihakan dengan partai manapun.

Apa tantangan bagi pemimpin yang terpilih dalam Pemilu 2014?
Negara ini memiliki banyak permasalahan, seperti masalah idelogi Pancasila yang terlupakan, cara berpolitik yang keliru, keadilan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Jadi, siapapun yang terpilih, maka dia harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa tersebut. Kami harapkan yang terpilih bukan orang yang karbitan atau mementingkan pencitraan.

Tag : pemilu 2014
Editor : Ismail Fahmi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top