Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tenggat Waktu Ketat, KPU Diminta Pastikan Logistik Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kelancaran logistik pemilihan umum legislatif.
Muhammad Khamdi
Muhammad Khamdi - Bisnis.com 18 Februari 2014  |  18:08 WIB
Tenggat Waktu Ketat, KPU Diminta Pastikan Logistik Pemilu
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kelancaran logistik pemilihan umum legislatif.

“Posisi hari ini adalah H-49 menjelang pileg. Kita sangat ingin memastikan bahwa logistik pemilu sudah siap pada 9 April. Pemerintah harus mengawal betul kesiapan dan distribusi surat suara dan bilik suara,” kata Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding di Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Dia mengingatkan tenggat waktu makin ketat jika merujuk jadwal KPU yang menetapkan distribusi logistik di seluruh Indonesia dibatasi hingga 20 Maret.

Selain faktor teknis, dampak dari bencana erupsi Gunung Kelud juga harus disiasati. Bawaslu sendiri telah menyatakan surat ketersediaan suara untuk 25 provinsi terancam molor karena 10 dari 15 paket pengerjaan ditangani percetakan yang berada di Jateng dan Jatim yang terdampak bencana.

Dalam hal ini, Hanura mengkritisi ketidaksiapan KPU menyediakan surat suara dengan huruf braille untuk para pemilih penyandang disabilitas.

“Saat ini KPU hanya menyediakan surat suara dengan huruf braille untuk calon DPD RI saja. Harusnya juga untuk calon DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota,” ujar Sudding.

Ketersediakan surat suara khusus itu sudah tertuang pada Undang-Undang No. 8/2012 tentang pemilihan anggota legislatif. UU itu secara umum menjamin pemilih dengan keterbatasan mendapatkan hak seluas-luasnya, termasuk mendapat fasilitas mengenal calon anggota dengan huruf braile.

“Jangan sampai penyelenggaraan pemilu ini disebut diskriminatif,” terang Sudding.

Hanura meminta KPU memberi perhatian lebih pada daerah-daerah dilanda bencana, seperti Tanah Karo, Sumatra Utara, yang belum pulih dari dampak erupsi Gunung Sinabung, Manado di Sulawesi Utara yang dilanda banjir Januari lalu, dan Jawa Timur serta Jawa Tengah yang terdampak abu vulkanik Gunung Kelud.

Selain itu, kawasan Pantura Jawa yang mengalami banjir dan potensi hilangnya logistik pemilu ketika didistribusikan ke daerah pedalaman seperti Papua, Kalimantan, Kepri, Nusa Tenggara dan daerah lain.

“KPU Pusat harus meminta data terbaru ke KPU daerah soal update kotak suara atau bilik suara yang rusak dan hilang. Setelah itu, pengiriman logistik susulan harus dipercepat,” kata Sudding. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top