Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menunda pengumuman penerimaan pegawai honorer K2 sebagai PNS untuk memproses kebijakan afirmasi di beberapa daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang seluruh pegawai honorer K2-nya tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi PNS.
Situasi tersebut, jelasnya, terjadi di daerah-daerah terpencil yang memiliki kapasitas sumber daya manusia tertinggal dari sebagian besar wilayah lain di Indonesia.
Dia menegaskan pemerintah harus menerapkan kebijakan khusus di daerah-daerah tersebut dan tidak bisa memaksakan penerapan standar kelulusan yang sama.
“Kasihan yang di pedalaman, bahkan ada anak SMP yang mengajar. Jadi kita harus berunding juga. Tidak bisa hanya dengan komputer selesai begitu saja,” jelas Azwar, Jumat (8/2/2014).
Azwar mengatakan akan membagas kebijakan afirmasi bagi kasus-kasus tersebut langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemerintah, tegasnya, ingin agar anggaran belanja yang tersedia di APBN 2013 dan APBN 2014 untuk pengangkatan pegawai honorer sebagai PNS bisa dimanfaatkan dengan optimal.
“Pokoknya mereka diangkat dengan anggaran 2013 dan 2014. [Agar] itu tidak hilang. Mereka masih kerja di lapangan sekarang, sekali kita keluarkan [pengumuman penerimaan], jangan ada masalah,” kata Azwar.
Pemerintah berencana menerima sekitar 180.000 orang PNS dari sekitar 606.000 pegawai honorer K2 yang mengikuti tes penerimaan CPNS
Pengumuman hasil tes tersebut rencananya diumumkan pada 5 Februari 2013, namun terpaksa ditunda karena alasan teknis.
“Ini dalam proses, sebagian sudah selesai. Presiden tadi sudah izinkan, sebagian [dari umum] mungkin besok kita umumkan, sebagian kita rapikan,” kata Azwar.
