Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) menyerukan penundaan Pemilu 2014 jika bencana nasional terus terjadi di wilayah Indonesia.
HMI juga menyerukan agar diadakan tobat nasional agar bangsa Indonesia terhindar dari kehancuran alam dan manusia.
Ketua Umum PBHMI Adi Baiquni menyatakan Pemilu 2014 sebaiknya ditunda jika bencana terus terjadi.
“Bencana yang terjadi merupakan peringatan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemimpin partai dan bangsa harus lebih peka terhadap tanda-tanda alam yang harusnya dilihat secara bijaksana,"ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (6/2/2014).
Adi menjadi ketua umum PB HMI periode 2013-2015 bersama M. Chairul Basyar yang menjabat Sekjen PB HMI. Kepengurusan periode 2013-2015 dilantik pada Rabu (5/2).
Lebih jauh Adi menambahkan, kondisi rakyatlah yang harus diutamakan dan bukan pesta demokrasi," tuturnya. Dia mengatakan seruan PBHMI ini sesuai dengan tema pelantikan dan rangkaian milad HMI ke-67, yakni Kami Datang Karena Sejarah: Tobat Nasional dan Gerakan Kebangkitan Bangsa.
Tema tersebut merupakan ijtihad HMI untuk terus menunaikan kebaikan dan seruan kepada seluruh elite bangsa dan politik untuk berbenah demi kemajuan Indonesia, khususnya menjelang Pemilu 2014.
Adi mengingatkan jika situasi perpolitikan serta bencana alam yang terus melanda masih terjadi dan menganggu situasi kebangsaan Indonesia, berbagai agenda nasional yang sedianya dilaksanakan pada tahun ini harus ditunda, termasuk agenda pemilu dan pilpres tahun ini karena ancaman bencana.
"Seruan melakukan tobat nasional merupakan kampanye yang menjadi relevan di tengah berbagai gejolak sosial, politik, hukum dan situasi alam yang akhir-akhir ini makin tidak bersahabat dengan manusia," katanya.
Sementara itu, terkait dengan pelantikan PBHMI, Chairul Basyar menjelaskan pelantikan yang diadakan di Hotel Borobudur tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh senior HMI seperti Akbar Tanjung, Adang Ruhiyatna dan Bursah Zarnubi serta tokoh muda yang merupakan caleg-caleg untuk DPRRI sampai DPRD.
