Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan izin kepada perusahaan swasta dan daerah untuk proyek pengelolaan air bersih di kota tersebut.
Walikota Pekanbaru Firdaus mengakui Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Pekanbaru sudah mengajukan tawaran dalam bentuk bantuan untuk mengelola air bersih bekerja sama dengan pihak swasta. Namun, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan persetujuan.
“Mereka masih dalam tahap penjajakan sehingga saya juga belum bisa memberikan persetujuan. Terkait dengan pengelolaan air bersih ini sudah ada beberapa perusahaan yang berminat untuk mengelola,” kata Firdaus kepada Bisnis, Rabu (22/1/2014).
Berdasarkan hasil kajian yang dirilis Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, tingkat pelayanan air bersih perkotaan di Provinsi Riau rata-rata hanya 7,17%. Kondisi ini merupakan yang terendah kedua di Indonesia dan terendah di Sumatra.
Rincian tingkat pelayanan air bersih di Sumatra antara lain Aceh 59,44%, Sumatra Utara 47,75%, Jambi 55,95%, Sumatra Selatan 53,75%, Sumatra Barat merupakan yang tertinggi 70,2%.
Sebelumnya, PD Pembangunan Kota Pekanbaru mengaku telah menggandeng perusahaan nasional dengan nilai investasi di atas Rp300 miliar untuk penyediaan air bersih.
Kerja sama yang akan dijalin dengan investor dari Jakarta tersebut sanggup menyediakan kebutuhan distribusi air bersih antara 10.000-12.000 sambungan per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
