CSIS: Golput tak Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma menilai tingginya golput dalam proses pemilihan umum tidak mempengaruhi kualitas demokrasi.
Ismail Fahmi | 02 Desember 2013 16:47 WIB
/Ilustrasi

Bisnis.com, BEIJING--Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma menilai tingginya golput dalam proses pemilihan umum tidak mempengaruhi kualitas demokrasi.

"Kita memang harus merumuskan kembali arti dari goput itu sendiri. Tetapi yang jelas golput itu tidak mempengaruhi kualitas demokrasi," Rizal Sukma pada seminar bertajuk Meretas Pemilu 2014 di Beijing, Minggu (2/12/2013) malam.

Ia mengemukakan,"jika seorang pemilih datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos semua tanda parpol atau calon presiden dan wakil presiden pada kerta suara, maka hal itu artinya dia tidak golput. Tetap dia menyalurkan aspirasinya, bahwa calon yang ada, tidak sesuai pilihan politiknya. Tidak golput dia".

"Namun, jika ada warga masyarakat tidak datang ke tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihan politiknya, ini mungkin yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Jadi harus dilihat lagi rumusan golput itu sendiri," kata Rizal menambahkan.

Tetapi, lanjutnya, sebaiknya seluruh warga negara Indonesia menggunakan hak politiknya pada Pemilu mendatang karena itu sangat menentukan masa depan Indonesia.

"Kita kan sudah diberikan hak untuk memilih, ya gunakan hak itu secara benar. Biasanya kita kan mencari-cari, menuntut hak kita. Nah ini hak politik kita sudah diberikan, mengapa tidak kita gunakan sebaik-baiknya," tutur Rizal, dalam seminar yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia- China tersebut.

Harus perbaiki Pada kesempatan itu, ia mengharapkan pemimpin mendatang harus dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi di Indonesia saat ini masih sangat prosedural. Jika tidak begini, maka begitu dan sebagainya. Ini harus diperbaiki, agar demokrasi benar-benar berjalan sesuai hakikatnya," katanya.

Ia mengemukakan peningkatan kualitas demokrasi dilakukan melalui penguatan penegakan hukum dan "good governance".

"Ini yang penting dilakukan untuk menjamin Indonesia yang lebih baik di masa datang sebagai negara demokratis," ujar Rizal.

Sebelumnya, CSIS dalam surveinya pada November 2013 menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau sering disapa Jokowi menjadi pilihan utama responden survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada November 2013.

Sebanyak 34,7 persen responden memilih Jokowi dalam pilihan presiden atau 'top of mind', demikian hasil survei bertajuk "Tanda-tanda Berakhirnya Oligarki Elite Partai".

CSIS melakukan surveinya dengan metode wawancara langsung tatap muka di 33 provinsi pada tanggal 13--20 November dengan 1.180 responden dan margin of error sebesar 2,85 persen.

Nama-nama lain yang terpilih sebagai presiden oleh responden survei itu adalah Prabowo Subianto (10,7%), Aburizal Bakrie (9%), Wiranto (4,6%), Jusuf Kalla (3,7%), Megawati (3,3%), Mahfud MD. (1,8%), dan Hatta Rajasa (0,6%).

Sebanyak 22,8% responden menyatakan belum mempunyai pilihan presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. (Antara)

Sumber : Newswires

Tag : pemilu 2014
Editor : Ismail Fahmi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top