Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini 3 Lembaga Yang Berpotensi Konflik Pada Pemilu 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi akan menjadi sumber potensi konflik pada Pemilu 2014 sehingga perlu mengambil langkah-langkah antisipatif.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 25 November 2013  |  16:44 WIB
Bisnis.com, JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi akan menjadi sumber potensi konflik pada Pemilu 2014 sehingga perlu mengambil langkah-langkah antisipatif.
 
Demikian dikemukakan oleh Pakar Komunikasi Politik,  Heri Budianto dalam diskusi bertema “Tahun Politik dan Potensi Konflik Jelang Pemilu 2014” di Gedung MPR, Senin, (25/11/2013).
 
Menurutnya, sejak awal potensi konflik itu sudah dirasakan, terutama terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 10,4 juta nama. Masalah DPT, ujarnya, tidak bisa dianggap remeh karena persoalan itu bukan saja menimbulkan konflik, tetapi juga bisa menyebabkan turunnya tingka partisipasi pemilih.
 
“Selain persoalan DPT, kinerja KPU dan persoalan teknis, juga muncul soal logistik yang memang sejak dulu tidak pernah tuntas. Begitu juga dengan rekapitulasi penghitungan suara,” ujarnya.
 
Terkait persoalan Parpol, Heri lebih jauh menjelaskan bahwa karena pemilu masih menggunakan sistem proporsional terbuka, maka kompetisi antarcaleg sangat keras dan cenderung saling menjatuhkan sehingga berpotensi memicu konflik.
 
“Begitupun dengan tingkat kedewasaan parpol. Jutru yang ada saat ini parpol hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah. Jangan sampai hanya karena kalah kemudian melakukan tindakan anarkis,” ujarnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, menegaskan tidak akan muncul konflik dalam pemilu yang diakibatkan karena perbedaan ideologi. Karena saat ini hampir semua parpol persepsinya sama soal ideologi.
 
Menurut Farhan, justru pemilu 2014 itu potensi konfliknya berada pada penyelenggara pemilu. Tentu saja, bukan hanya KPU, namun juga pada KPU Daerah di Kabupaten/kota.
“Intinya bukan pada peserta pemilu. Namun pada penyelenggara pemilu yang tidak tegas,” ujarnya menambahkan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir  konflik persoalan DPT itu harus segera diselesaikan.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mk kpu parpol
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top