Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kawasan Industri Maloy Sulit Terwujud Akibat Kurang Tenaga Kerja

Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dinilai sulit terwujud, karena jumlah tenaga kerja di provinsi ini masih kurang, khususnya untuk bekerja di pabrik pengolahan di kawasan industri tersebut.
ilustrasi/bisnis.com
ilustrasi/bisnis.com

Bisnis.com, SAMARINDA - Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dinilai sulit terwujud, karena jumlah tenaga kerja di provinsi ini masih kurang, khususnya untuk bekerja di pabrik pengolahan di kawasan industri tersebut.

Wakil Kepala Bidang Investasi Kamar Dagang Industri (Kadin) Kaltim Alexander Sumarsono mengatakan Maloy merupakan kampung kecil yang sedikit penduduknya.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pabrik pengolahan di KIPI Maloy, maka harus didatangkan dari luar wilayah tersebut.

"Kita harus sadar, pelaku usaha tidak hanya sekedar bergerak di Maloy saja, tetapi ada juga di Bitung, Jawa Surabaya dan Tanggerang. Membawa mereka ke sini, harus jelas menawarkan apa? Betul ada pabrik disana [Maloy], tetapi tenaga kerja dari mana. Tidak ada jaminan tenaga kerja, jadi susah," jelas Alexander kepada Bisnis, usai forum diskusi di Bank Indonesia Perwakilan Kaltim, Selasa (12/11/2013).

Menurut Alexander, pemerintah harus jelas menawarkan konsep KIPI Maloy kepada pengusaha yang terlibat dalam usaha perkebunan. Karena, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk mewujudkan ide pembangunan KIPI Maloy.

"Maloy itu tidak sekedar kilang loh, tapi cetak birunya juga ada pabrik pengolahan sabun, parfum dan lain-lain," katanya.

Selain menyinggung ide pemerintah yang harus dijalankan bersama pengusaha, Alexander menyoroti kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi oleh Pemprov Kaltim yang masih terjadi kekhilafan.

"Sebenarnya dari Dewan Pengupahan Rp1,4 juta. Cuma, Pak Awang [Gubernur Kaltim Awang Faroek] memutuskan [Rp 1,7 juta] mungkin karena desakan," kata Alexander.

Dia mengatakan dengan kejadian penetapan UMP 2013 Rp 1,7 juta, tim pemerintah bisa dinilai gagal dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Apalagi, keputusan itu dilakukan sendiri Gubernur Kaltim tanpa mengembalikan ke Dewan Pengupahan. Padahal, pengusaha nasional dan luar negeri melihat komitmen pemerintah menjalankan ide, perencanaan hingga pelaksanaan. (K26)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Yamin
Editor : Sepudin Zuhri
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper