Bisnis.com, JIMBARAN, Bali — Para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai tidak boleh menggantungkan diri semata-mata pada pinjaman bank untuk dapat beroperasi dan mengembangkan diri.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Isabelle Courville, Chairwoman dari Laurentian Bank’s Board of Directors Kanada pada pertemuan pembukaan Pertemuan ABAC ke-4 di Jimbaran, Bali, Rabu (2/10/2013).
Courville, yang mengangkat isu pembangunan UMKM pada pertemuan para pemimpin bisnis di forum APEC 2013, mengatakan pihaknya ingin mengamankan investasi perbankan bagi usaha kecil di kawasan Asia Pasifik.
Namun, dia berpendapat para pebisnis skala kecil dan menengah di kawasan sebaiknya jangan semata-mata menyalahkan kesulitan akses pinjaman terhadap bank apabila menemui jalan buntu untuk memperoleh pendanaan.
“Industri perbankan—tidak hanya di Kanada tapi juga di seluruh dunia—sangatlah highly-regulated. Jadi memang ada hal-hal yang dapat kami lakukan, tapi ada juga hal-hal yang tidak boleh kami lakukan,” jelasnya seusai rapat tertutup dengan para delegasi ABAC.
Dia mengatakan regulasi dalam dunia perbankan mengatur bagaimana bank memperoleh kapital (modal), membentuk struktur untuk meningkatkan modal, dan menyusun rambu-rambu tentang pemberian pinjaman.
“[Karena sistem regulasi itulah] pada dasarnya akan selalu ada proyek-proyek atau perusahaan yang memang tidak dapat memperoleh pinjaman bank. Bank hanya melakukan tugasnya, di bawah sistem regulasi itu. Ada batasan tentang apa yang tidak dapat kami lakukan. Menggantungkan diri semata-mata pada bank bukanlah solusi,” ujarnya.
Menurut Courville, banyak industri keuangan dan perbankan di kawasan APEC yang ingin dapat memberi kontribusi lebih. Namun, mereka masih terganjal oleh masalah regulasi, khususnya yang mengatur persoalan investasi.
“Misalnya saja, [perbankan] di Kanada dan sebagian wilayah lain, kami punya regulasi yang solid yang mengatur isu mulai dari pekerja hingga penggunaan uang pemerintah untuk pinjaman UMKM,” sambungnya.
Courville menyarankan pada Pemerintah Indonesia untuk menekankan pada pembentukan regulasi yang jelas. Menurutnya, peraturan pemerintah akan melengkapi peraturan bank yang sudah ada.
“Terdapat beberapa ekonomi di APEC yang sudah mengimplementasikan hal tersebut. Seperti di Kanada, yang mana sistem perbankan kami sangat teguh dan banyak mendapat dukungan pemerintah,” tuturnya.
Beberapa waktu lalu, International Finance Corporation (IFC) dan Consultative Group to Assist the Poor melaporkan penelitian tentang hambatan pengembangan UMKM di Asia Pasifik akibat minimnya akses terhadap bank.
“Sebesar 75% dari warga miskin dunia masih belum memiliki akses terhadap jasa keuangan formal, padahal momentum internasional bagi pemerintah untuk meningkatkan akses jasa keuangan bagi rumah tangga dan perusahaan kecil masih sangat kuat,” ujar Peer Stein, Direktur Akses Jasa Penasehat Keuangan IFC.
Menurut IFC, jumlah kantor cabang bank dan mesin ATM meningkat drastis sejak 2004, sehingga menaikkan akses terhadap layanan perbankan komersil di seluruh dunia. Secara umum, dunia memiliki 47 ATM dan 17 kantor cabank bank per 100.000 warga dewasa pada 2011.
Data IFC juga mengungkapkan negara-negara berpendapatan besar cenderung memiliki lebih banyak pasar keuangan untuk UMKM dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan rendah hanya memiliki presentase akun pinjaman usaha yang sangat kecil bagi UMKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
