Bisnis.com, NUSA DUA—Rencana Indonesia membawa Paket Bali atau Bali Package dalam perundingan APEC untuk memuluskan isu tersebut dalam pertemuan WTO pada Desember 2013 di Bali diprediksi menemui jalan buntu.
Ekonom dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana mengatakan ketiga isu yang ditekankan dalam paket tersebut sangat bertolak belakang dengan kepentingan negara maju.
“AS dan negara Eropa lain yang sedang dalam tahap pemulihan ekonomi akan lebih melindungi daya saing produk dalam negerinya. Selain itu, mereka juga butuh pemasukan dari tarif yang dikenakan untuk negara berkembang,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (1/10).
Dia menuturkan kans Indonesia untuk mendapatkan respons positif dari APEC bisa dikatakan kecil. Ke-21 anggota APEC dipastikan tak akan sepenuhnya mendukung Paket Bali. Selama ini negara maju juga biasa mendominasi sidangsidang tingkat tinggi WTO.
Apalagi, mandeknya perundingan WTO periode sebelumnya atau yang lebih dikenal dengan Putaran Doha juga dikarenakan tak adanya kesepakatan penyatuan kepentingan negara maju dan berkembang, termasuk di sini adalah isu soal subsidi, yang juga diusung Paket Bali.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi sebelumnya yakin forum APEC bisa menghasilkan respons positif bagi Bali Package. Usulan yang akan dibawa ke forum Kon ferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO di Bali pada Desember terdiri dari tiga isu.
Pertama, paket least-developed countries (LDC’s Package) untuk mengakomodasi kepentingan negara kurang berkembang atau negara miskin agar memiliki kesempatan yang adil dalam perdagangan global.
Beberapa elemen yang sedang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam paket ini mencakup bebas tarif-bebas kuota (duty free-quota free), ketentuan penerapan special and differential provision, asistensi di sektor kapas dan penghapusan subsidi sektor kapas di negara maju.
Kedua, fasilitasi perdagangan yang mengundang komitmen negara maju memberikan pengembangan kapasitas misalnya di bidang kepabeanan, dan sebaliknya komitmen negara berkembang dan LDC’s melaksanakan kewajiban setelah memperoleh bantuan.
Ketiga, isu pertanian yang menyangkut usulan Grup G33 mengenai keamanan pangan untuk warga (public stockholding for food security). Isu tersebut mengenai relaksasi pemberian subsidi bagi produsen pangan di negara berkembang.
Usulan ini bertujuan mendukung produsen berpenghasilan rendah atau miskin serta akuisisi stok pangan pada harga subsidi yang dibeli produsen berpenghasilan rendah dalam rangka mengatasi kelaparan dan kemiskinan di pedesaan.
DEFISIT PERDAGANGAN
Ina berpendapat pemerintah seharusnya berkonsentrasi untuk meningkatkan intra-trade dengan anggota APEC sehingga bisa mengurangi defisit neraca perdagangan. Saat ini, neraca perdagangan Indonesia dengan anggota APEC defisit hingga US$7 miliar.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor In donesia ke APEC sebesar US$139,9 miliar pada 2012 atau dengan kontribusi 69,8% total ekspor RI. Dari total nilai ekspor tersebut sebesar US$103 miliar berasal dari sektor nonmigas, sedangkan migas mencapai US$36,9 miliar.
Nonmigas didominasi oleh komoditas karet dan minyak sa wit mentah (crude palm oil/CPO) masing-masing senilai US$5,5 miliar. Adapun, ekspor dari sektor migas yang terbesar terdiri dari gas alam senilai US$15 miliar, minyak mentah US$11,5 miliar, dan batu bara US$7 miliar. (Rio Sandy P. & Ringkang Gumiwang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
