Bisnis.com, PEKANBARU—Kadin Indonesia menilai swasembada pangan nasional belum bisa dicapai terutama karena adanya konflik kepentingan dan ego sektoral, bukan karena masalah fenomena alam.
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan Indonesia belum bisa mencapai swasembada pangan bukan karena lahan pertanian yang semakin sempit, cuaca yang tidak menentu, banjir, kendala pembiayaan bagi petani, atau hama penyakit.
“Pemerintah mau pun dunia usaha memahami betul bahwa berbagai alasan tersebut bukan masalah utama. Misalnya, semakin sempitnya lahan pertanian itu terjadi karena alih guna lahan, bukan fenomena alam,” ujar Suryo di sela-sela acara Rakernas Kadin Indonesia di Pekanbaru, Senin (16/9/2013).
Menurutnya, kendala yang menghadang swasembada pangan adalah adanya konflik kepentingan. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan sebuah konsep pembangunan secara lebih holistik.
Salah satu kebijakan pemerintah seperti penggunaan biodiesel misalnya, sebenarnya adalah program yang bagus dan harus didukung. Pasalnya, hal ini bisa membuka peluang industri energi nabati di masa depan.
“Tapi ada konflik lahan antara penyediaan pangan dan energi. Padahal menurut BPPT, kita itu berpotensi memproduksi 45 juta kiloliter biodiesel per tahun,” ujarnya.
Untuk memproduksi 45 juta kiloliter biodiesel tersebut, dibutuhkan 40 juta metrik ton sawit yang memerlukan lahan seluas 10 juta hektare. Investasi yang dibutuhkan selama 10 tahun ditaksir mencapai Rp400 triliun.
“Artinya ini adalah peluang yang besar. Penggunaan biodiesel ini juga mampu mengurangi kemiskinan, membuka tenaga kerja, dan mendorong ekonomi daerah,” ujarnya.
Suryo mengatakan peran dunia usaha sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan kadang terbentur dengan program sektoral dan ada benturan kepentingan lainnya.
