PEKANBARU—Pemprov Riau mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan gambut di provinsi ini yang luasnya mencapai 4,1 juta hektare.
Adizar, Kepala Badan Penanaman Modal dan Investasi Riau, mengatakan masih ada lahan gambut di Riau yang belum diolah sekitar 1,2 juta hektare. Sekarang lahan gambut riau banyak menimbulkan masalah daripada mendatangkan dampak ekonomi. Untuk itu, lanjutnya, sudah saatnya Riau berbenah menata kebijakan mengenai lahan gambut agar lebih memberikan dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat.
"Sekarang lahan gambut masih banyak dijadikan peluang ekonomi bagi perusahaan besar, kini masyarakat harus terlibat dan akhirnnya bisa memanfaatkan untuk sumber pendapatan," katanya kepada Bisnis Selasa (27/8).
Selain itu, katanya, dengan beberapa tahun lalu adanya Protokol Kyoto yang merumuskan perdagangan karbon antarnegara. Riau saat ini boleh jadi merupakan bisa salah satu daerah penghasil karbon, karena lebih dari setengah luas lahan gambut di Indonesia berada di Riau. Namun, hasil karbon itu bisa diminimalisir jika pemanfaatannya benar dan melibatkan masyarakat.
"Caranya sederhana, desa yang disekitarnya lahan gambut, bersama-sama menjaga hutan di lahan tersebut untuk terus memproduksi karbon, dari sana masyarakat akan mendapatkan bagian," terangnya.
Riau, jelasnya, sudah memiliki beberapa perusahaan HTI yang areal kerjanya di lahan gambut, seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Tapi, lanjutnya, masyarakat setempat tetap harus bisa memanfaatkan potensi ekonomi di lahan gambut.
"Jangan gambut hanya jadi bencana, musim hujan banjir, musim panas terbakar. Padahal di lahan gambut kita bisa ciptakan peluang perikanan dan pertanian," katanya.
Salah satu langkah pengoptimalan lahan gambut sehingga bernilai ekonomi, katanya, badan penanaman modal dan promosi daerah (BPMPD) Riau akan menggelar sebuah diskusi dengan dengan menghadirkan pakar gambut Indonesia, untuk mengetahui cara pemanfaatan yang baik dan bener. (K18).
