Bisnis.com, JAKARTA - Sekitar 65 orang tewas dalam aksi bentrok yang terjadi pada Sabtu (27/7/2013). Para pendukung dan penentang presiden terguling Mursi bentrok sebelum fajar pada hari Minggu (28/7/2013) di kota Suez Canal Port Said.
Lebih dari 200 orang tewas dalam peristiwa kekerasan sejak Mursi digulingkan dari pemerintahannya. Mursi merupakan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir. Pemerintahan sebelumnya dihabiskan di bawah bayang-bayang orang terkuat di Mesir.
Juru bicara Ikhwanul Gehad El-Haddad mengatakan bahwa pengunjuk rasa akan tetap berkumpul di masjid sampai tuntutan mereka terpenuhi dan Mursi dikembalikan jabatannya sebagai Presiden.
Dia juga menuduh Jenderal Sisi sebagai pemicu aksi kekerasan dan terorisme. Mursi telah ditahan oleh pasukan keamanan di sebuah lokasi yang dirahasiakan sejak dia digulingkan.
Beberapa negara termasuk Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya atas krisis yang tengah melanda Mesir saat ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki kedekatan dengan Mesir juga menyatakan tanggapannya mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi di Mesir yang disampaikan oleh Marty Natalegawa melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Minggu (28/7/2013).
Terkait dengan perkembangan terakhir di Mesir dengan adanya aksi kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, Menlu RI, R.M. Marty M. Natalegawa menegaskan, “Tidak ada tempat bagi penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan,” ujar Marty.
Menlu meminta seluruh pihak untuk menahan diri, mengedepankan semangat untuk mencapai kompromi, menghindari aksi kekerasan, menghormati Hak Asasi Manusia dan mengedepankan cara-cara damai dan konstitusional.
Jika tidak terdapat solusi yang bijak dan segera yang mengedepankan semangat kompromi dan rekonsiliasi, maka situasi di Mesir akan semakin memburuk dan bisa menimbulkan konflik horizontal yang akan menimbulkan pertumpahan darah dan mengorbankan rakyat sipil yang tidak berdosa.
“Indonesia mendorong masyarakat internasional termasuk PBB untuk mendorong dan mendukung proses rekonsiliasi dan adanya solusi yang konstitusional sesuai kehendak rakyat dan bangsa Mesir”, tambah Marty.
Terkait perlindungan WNI di Mesir dan bagi WNI yang telah berada di Mesir, dihimbau untuk menghindari tempat kerumunan massa dan tidak terlibat dalam masalah dalam negeri di Mesir. “WNI agar terus pelihara komunikasi dengan KBRI untuk memastikan perlindungan WNI di Mesir” jelas Menlu RI.
“Saat ini KBRI diinstruksikan untuk terus melakukan pemantauan keadaan di Mesir termasuk penyiapan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk di Mesir untuk memastikan perlindungan WNI di Mesir” tutup Menlu RI.
