BISNIS.COM, SURABAYA--Stabilisasi harga kebutuhan pokok guna mengantisipasi kepanikan pasar menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak di Jawa Timur digelar di 38 kabupaten/kota mulai Sabtu, 15 Juni.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo menguraikan stabilisasi dilakukan melalui subsidi ongkos angkut.
Secara teknis, sambungnya, pemerintah memberikan subsidi biaya angkut dari distributor ke masyarakat bila harga beras, gula, terigu dan minyak goreng naik melebihi normal. "Itu guna stabilisasi harga," jelasnya, Rabu (12/6/2013).
Pemprov Jatim mestabilisasi harga komoditas mulai 15 Juni dengan pertimbangan bahan bakar minyak naik 17 Juni. Meski demikian langkah itu, menurut Hadi, tetap akan menyumbang inflasi, sebab komoditas lain seperti cabai, bawang tidak diintervensi.
Selain subdisi angkut, Pemprov juga menyediakan subsidi untuk keempat komoditas yang dijual saat stabilisasi.
Subsidi beras Rp250/kg, migor Rp2.500/kg, tepung 200/kg dan gula 700/kg.
Adapun instansi yang terlibat program di antaranya PTPN X dan XI, Bogasari, Badan Urusan Logistik dsb. Periode operasional berkisar per dua pekan, mulai pra kenaikan BBM, awal Ramadhan dan Lebaran.
"Biasanya per dua pekan sekali, tapi menyesuaikan kondisi lapangan," imbuhnya.
Kepala Bulog Regional Jawa Timur Rusdianto menguraikan pihaknya siap mendukung stabilisasi program Pemprov Jatim dengan menyalurkan beras premium. Beras yang dikemas per lima kilogram itu biasanya dijual Rp7.650/kg dan disubsidi sehingga nantinya dijual Rp7.350.
"Nanti lokasi dan jumlahnya sesuai permintaan Pemprov," jelasnya.
Di sisi lain, Bulog juga menyalurkan beras untuk masyarakat miskin pada dua kali pada Juni, Juli dan Agustus. Program ini supaya masyarakat tidak terbebani kebutuhan beras saat BBM sudah naik.
Penambahan itu menyebabkan total penyaluran raskin pada 2013 sebanyak 15 kali. Jumlah rumah tangga sasaran raskin 2,85 juta orang pada 2013 dari sebelumnya 3,4 juta orang.
Selain kedua program di atas, Rusdianto menguraikan ada mekanisme operasi pasar yang dirilis Perum Bulog pusat. "Jumlahnya ini juga tak terbatas, tapi ketentuan ini belum ada petunjuk dari pusat," jelasnya.
Skema terakhir itu menurutnya biasa dilakukan bila harga beras bergejolak hebat atau pascabencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
