BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Kehutanan dan Komisi Pemberantasan Korupsi siap menggelar perkara kasus pidana kehutanan yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Adnan Pandu Praja, Pimpinan KPK, mengatakan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK, pihaknya tengah melakukan penyidikan terhadap penggunaan lahan tambang di atas kawasan hutan.
Dugaan pelanggaran sektor kehutanan disinyalir dilakukan oleh 15 perusahaan tambang.
"Kasusnya menyangkut kawasan hutan. Kalau Menhut berkenan kita minta gelar perkaranya di sini karena lebih tahu detailnya," kata Adnan di Kemenhut, Selasa (21/4/2013).
Adnan menuturkan, dalam temuan BPK sejumlah perusahaan tambang berpotensi menimbulkan kerugian negara lantaran menjalankan operasional korporasi yang tidak sesuai dengan aturan dan barada di atas kawasan hutan.
"Karena BPK sudah membuat rekomendasi soal kerugian negara, itu sudah jelas ada pelanggaram aturan, tinggal pelakunya saja," ujarnya.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menuturkan pihaknya siap melaksanakan gelar perkara dengan KPK dalam waktu dekat.
Gelar perkara secara terbuka diharapkan dapat mengungkap potensi pelanggaran pidana sektor kehutanan secara terang benderang.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita harus gelar perkara supaya terang benderang apakah taman nasional, hutan lindung, dan sebagainya," ujarnya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
