BISNIS.COM, JAKARTA—Panitia Seleksi Penasihat KPK telah menyeleksi delapan nama calon penasihat KPK untuk diserahkan kepada pimpinan komisi itu, kemudian pimpinan yang memutuskan empat penasihat KPK dari delapan nama tersebut.
Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK Imam B. Prasodjo mengatakan seluruhnya ada 18 orang yang mendaftar sebagai penasihat KPK. Setelah dilakukan serangkaian tes seperti tes tertulis dan simulasi serta tes wawancara terhadap 18 orang itu, kemudian diperoleh delapan nama.
“Ada delapan nama kandidat yang akan ikut seleksi selanjutnya yaitu wawancara dengan pimpinan KPK. Ini sebuah proses pemilihan dari total jumlah 18 orang, akan menjadi 8 orang,” ujarnya saat konferensi pers di KPK, Senin (15/4/2013).
Dia mengharapkan ada informasi dari masyarakat tentang kedelapan nama calon penasihat KPK itu agar membantu pimpinan KPK dalam memilih 4 orang diantaranya sebagai penasihat. “Kami tetap mengharapkan semua informasi ini, jadi pertimbangan penting dari 8 orang jadi 4 orang.”
Anggota Pansel Penasihat KPK Mochtar Pabottingi mengatakan kedelapan orang yang lolos menjadi penasihat KPK yaitu Achmad Roid (mantan birokrat di Ditjen Pajak), Arian Saptono (Pegawai BUMN &TNI kepatuhan), Ermansyah Djaya (birokrat dan akademisi), Hardi Harapap (swasta dan asuransi), Iskandar Lubis (TNI AL), Maman Setyaman Pratyaatmaja (birokrat dan auditor), M. M. Billah (LSM pendidikan), dan Suwarsono (akademisi).
“Sampai sekarang kita sudah memilih yang terbaik, selanjutnya terserah pimpinan KPK, semua data sudah diserahkan,” ujar Mochtar.
Imam menambahkan Pansel telah melihat secara detail kekuatan dan kelemahan masing-masing calon tersebut. Namun, mereka mengharapkan informasi dari publik. “Tetapi kita berhasil menjaring orang yang bisa memberi sumbangan dari sudut manajemen, mungkin orang yang mampu di bidang hukum, mungkin akan memiliki orang yang punya integritas tinggi. Mungkin juga bisa menjaring orang yang memiliki kemampuan di bidang jejaring sosial. Dari 8 orang ini ada di situ.”
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan dalam kapasitas sebagai salah satu pegawai KPK, dia mengharapka harus ada dari penasihat ini yang memberi nasihat berkomunikasi. “Pandangan dari sisi hukum, harus ada yang memberi pandangan pada KPK, yaitu berkaitan dengan manajemen.”
Imam menambahkan ada dua calon penasihat itu yang memberikan gagasan untuk membentuk team of expert di luar dari birokrasi KPK.
“Itu menjadi [tim ahli] bagian dari jaringan KPK, tidak hanya bertumpu pada 4 orang penasihiat KPK.”
Mochtar Pabottinggi menegaskan panitia itu tidak melihat ada afiliasi politik dari delapan orang tersebut. “Kebetulan saya lihat tidak ada. Dalam persyaratan juga tidak boleh. Tidak usah khawatir masuk kepada politik praktis, itu tidak akan.”
