JAKARTA-- Para buruh yang berunjuk rasa di Polda Metro Jaya menuntut pencopotan Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Polisi Isnaini Ujiarto karena melakukan pembiaran atas aksi premanisme di kawasan industri Bekasi.
Perwakilan buruh yang dikoordinasi oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga meminta Polda Metro Jaya menindak tegas kriminalisasi buruh di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto mengatakan pihaknya akan menampung masukan dan mendiskusikannya untuk disampaikan kepada Kapolda.
"Kami akan mengevaluasi peran Polres Kabupaten Bekasi di kawasan industri Bekasi. Sepertinya ini masalah komunikasi yang terhambat," ujar Rikwanto di sela-sela berlangsungnya aksi unjuk rasa, Rabu (16/1/2013).
Menurutnya, sebelumnya interaksi antara buruh, pabrik, dan masyarakat berjalan baik. Seiring dengan pergantian Kapolres yang memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan Kapolres sebelumnya, pihak buruh menilai kebijakannya kurang diterima dengan baik.
Dia berharap solusi inilah yang akan dicari supaya kawasan industri tetap berproduksi, buruh tetap bekerja dengan hak-hak terpenuhi, dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari kawasan tersebut.
Rikwanto menambahkan jumlah personel polisi yang disiagakan di Kementerian ESDM sebanyak 700 orang, Kemenakertrans sebanyak 680 sedangkan Polda berjumlah 560 orang.
Para buruh beranjak ke Balaikota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur DKi Jakarta Joko Widodo. Mereka akan menyerukan Jokowi untuk menolak pengajuan penangguhan kenaikan UMP 13 dari 46 perusahaan. (msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
