JAKARTA--Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan instruksi presiden terkait dengan keamanan nasional diharapkan tidak mengkhianati semangat reformasi.
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan instruksi presiden itu filosofinya dibuat saat perlu keterlibatan banyak sektor.
Terkait isu keamanan, lanjut dia, maka sudah disepakati itu urusan polisi. "Jangan kemudian dibuat manuver-manuver seolah-olah keamanan ini teritorial TNI," jelasnya, Selasa (15/1/2013).
Kesepakatan pembagian urusan polisi di bidang keamanan dan TNI untuk urusan pertahanan menjadi dasar filosofi reformasi. Oleh karena itu, Presiden menurutnya tidak boleh mengaburkan semangat itu.
"Harus dikuatkan agar Presiden berkata tidak (untuk pelibatan TNI dalam urusan keamanan)," tegasnya.
Isu keamanan nasional yang mencuat setahun menjelang Pemilu 2014 menurutnya bisa jadi bagian dari komitmen politik. "(Negara) ini lembaga politik, nah motif politik paling kuat 2014. Bisa jadi ini saat-saat terakhir memenuhi janji kampanye 2009 lalu," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menganggap Inpres Kamnas bisa meredam potensi konflik komunal. Diperkirakan menjelang 2014 intensitas konflik semakin meningkat.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
