MARZUKI ALIE: Media rentan kepentingan politik

JAKARTA--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie kembali mengkritisi media yang dinilainya rentan terhadap berbagai kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
M. Syahran W. Lubis | 18 Desember 2012 15:57 WIB

JAKARTA--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie kembali mengkritisi media yang dinilainya rentan terhadap berbagai kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.

Menurutnya, media harus berfungsi memberikan informasi sesuai fakta. Kalau media rentan terhadap kepentingan tertentu, maka publik akan salah persepsi sehingga salah dalam menilai situasi yang sebenarnya.

“Media di Indonesia rentan terhadap kepentingtan, apalagi pemilik media terjun ke dunia politik. Ini bisa membuat publik salah persepsi terhadap situasi sebenarnya," ujar Marzuki, Selasa (18/12/2012).

Marzuki mengakui peran media di era keterbukaan saat ini sangat penting dalam membangun persepsi dan opini publik. Namun, liberalisasi di sektor media harus diwaspadai mengingat semua orang bisa mendirikan media.

"Semua orang bisa bikin media di sini, mulai dari preman, pengusaha atau siapapun. Jadi sebetulnya Indonesia lebih liberal dari Amerika," ujar Marzuki.

Menurut dia, surat izin usaha mendirikan media sangat penting, tetapi karena ada pengalaman negatif di masa Orde Baru yang seenaknya membatalkan surat izin, maka pemberitaan tidak berjalan sesuai fungsinya.

Untuk itu, Marzuki berharap media yang ada di Indonesia betul-betul menjalankan fungsinya untuk memberikan keseimbangan informasi. Selain itu media berperan sebagai kontrol publik, mendidik publik serta menghibur masyarakat sesuai kaidah jurnalistik.Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Marzuki juga mengatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia pada era demokrasi saat itu belum menunjukkan tanggung jawab dan seringkali dimanfaatkan."Pers di Indonesia masih sering dimanfaatkan, tetapi tidak disertai tanggung jawab kepada bangsa dan negara," kata Marzuki.

Dia menambahkan insan pers seharusnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap perjalanan bangsa dan negara Indonesia."Bila pers tidak bertanggung jawab, perjalanan pers tidak akan jelas mau ke mana. Karena itu posisi pers harus jelas," ujarnya. (msb)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : John Andhi Oktaveri

Editor : Novita Sari Simamora

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top