JAKARTA: Industri skala kecil dan menegah produk komponen otomotif siap mendukung industri otomotif nasional pada 2013.
Hal itu dinilai penting guna mendukung capaian target pertumbuhan minimal sama dengan tahun ini sekitar 1,1 juta unit kendati mengalami tekanan dari biaya produksi yang semakin berat.M. Kosasih, Ketua Koperasi Industri Komponen Otomotif Indonesia (Kikko), mengatakan kerja sama antara industri skala kecil dan menengah (IKM) dan industri otomotif tersebut sangat penting untuk mengatasi biaya produksi serta berbagai dampak dari pemberlakukan kebijakan baru regulator."Kami siap mendukung industri otomotif dalam mencapai target pertumbuhan pada 2013, dengan sama-sama menghadapi beban biaya produksi yang diperkirakan semakin berat akibat pemberlakuan berbagai kebijakan baru dari regulator," katanya, Sabtu (1/12/2012).Menurutnya, industri otomotif dan IKM komponennya dalam memasuki era 2013 dibayang-bayangi beban biaya produksi semakin tinggi, diantaranya karena penaikan upah minimal regional (UMR), pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi dan imbas dari penaikan batas minimum uang muka kredit kendaraan bermotor.Dia menjelaskan IKM komponen otomotif di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi paling berat merasakan dampak dari penaikan UMR yang cukup besar dan diberlakukan mulai 2013 yang antara lain di DKI Jakarta naik 44% menjadi Rp2,2 juta per bulan.Penaikan UMR yang cukup besar itu, imbuhnya, dikhawatirkan dapat menyebabkan banyak IKM mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan hidup bisnisnya, termasuk melakukan langkah paling tidak menyenangkan adalah pengurangan jumlah karyawan.Bahkan, lanjutnya, kondisi lebih parah yang dikhawatirkan adalah jika mereka dengan terpaksa mengurangi jumlah karyawan secara besar-besaran, menghentikan kegiatan produknya, dan kemudian beralih menjadi perusahaan importir komponen otomotif."Kami juga khawatir jika kondisi tersebut dilihat para investor di luar negeri sebagai peluang bisnis dan kemudian beramai-ramai datang untuk menanamkan modalnya dengan membangun usaha produksi komponen otomotif yang ditinggalkan IKM lokal tersebut," ujarnya.Kosasih mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah segera untuk membantu IKM menghadapi peliknya situasi bisnis yang diperkirakan terjadi pada 2013 seiring dengan pemberlakuan UMR baru maupun imbas dari kebijakan batas minimal down payment kredit mobil maupun motor.Untuk itu, lanjutnya, Kikko bersama koperasi dan asosiasi industri dari sektor yang lain meminta Direktorat Jendral IKM Kementerian Perindustrian untuk memprakarsai pembuatan surat keputusan menteri yang isinya membolehkan IKM menerapkan UMP secara tidak penuh dengan tetap berada pada rentang antara UMP baru dan yang lama."Sebab, prosedur untuk mengajukan penangguhan UMP cukup pelik, seperti adanya keharusan membuat audit kinerja perusahaan 2 tahun berjalan dan proyeksi 2 tahu ke depan. Prosesnya bagi IKM sangat merepotkan dan biaya auditor independennya juga memberatkan," katanya.Dia menjelaskan keputusan menteri perindustrian dan menteri tenaga kerja menjadi payung hukum bagi IKM untuk melakukan upaya tripartit dalam melaksanakan UMR tidak secara murni, tetapi berada pada kisaran antara besaran UMP baru dan yang lama, demi keberlangsungan usaha mereka. (bas)
