SURABAYA: Pemprov Jawa Timur merespons positif langkah pemerintah untuk mengakomodasi keterlibatan lima kepala daerah di sekitar kawasan Jembatan Surabaya-Madura ke dalam struktur kepengurusan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).
Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan pihaknya sangat mendukung penuh dan mengamankan kebijakan baru tersebut, sehingga dengan adanya perubahan kebijakan atas struktur kelembagaan BPWS itu maka polemik terkait keberadaan institusi pengelola kawasan sekitar Suramadu itu bisa diakhiri.
“Informasinya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian telah mensetujui usulan untuk memasukkan lima kepala daerah sekitar Suramadu untuk masuk BPWS. Jadi, kedepan institusi itu sudah dapat bekerja lebih intensif guna memajukan kawasan yang akan menjadi zona industri dan ekonomi itu,” katanya Kamis, 26 April 2012.
Kelima kepala daerah yang dimasukkan itu terdiri atas Walikota Surabaya, Bupati Bangkalan, Bupati Sampang, Bupati Pamekasan dan Bupati Sumenep.
Kepala BPWS Mohammad Irian mengatakan kelima kepala daerah itu nantinya akan dimasukkan dalam struktur Dewan Pengarah BPWS sehingga dapat membantu proses upaya percepatan pembangunan wilayah Suramadu.
“BPWS sudah mendapatkan kabar bila usulan ini [memasukkan lima kepala daerah] itu sudah disetujui Menko Ekonomi selaku ketua Dewan Pengarah BPWS, dalam rapat di Jakarta beberapa waktu lalu. Draft tentang bupati dan walikota ini masuk pada revisi Perpres 27/2008 yang akan diteken presiden sebentar lagi,” katanya, Kamis, 26 April 2012.
Dia menyatakan keikutsertaan lima kepala daerah itu diharapkan bisa mempercepat kordinasi antara pusat dgan daerah, untuk memacu pengembangan wilayah Suramadu. (ra)
>BACA JUGA
-Integrasi jalan dan pelabuhan jadi prioritas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
