Sudah bukan hal yang mengherankan, apabila subsidi BBM selalu jadi kambing hitam buruknya performa APBN. Walhasil, komponen satu itu pun selalu jadi sasaran untuk mendongkrak performa APBN itu tadi.
Saya yang awam kadang berfikir kenapa tidak pajak saja yang diotak atik, mengingat masih banyak perusahaan yang memanipulasi pajak, dan ini sudah bukan rahasia lagi kalau suatu perusahaan memiliki ‘2 pembukuan’, atau menjadikan kekuatan rakyat sebagai sasaran utama mendongkrak APBN. Caranya?
Cobalah sedikit memikirkan bagaimana masyarakat bisa tambah produktif, pendapatan bertambah, dan akhirnya, perekonomian pun tumbuh dengan sendirinya. Diantaranya adalah dengan membangun infrastruktur (transportasi dan telekomunikasi), memberikan dukungan bagi UKM, meningkatkan potensi domestik seiring dengan pengurangan impor, meningkatkan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kemampuan bangsa menggali sumber daya alam yang berlimpah.
Kembali ke masalah BBM. Pemerintah sudah diberi kemudahan untuk mengotak atik bagaimana mengatur BBM bersubsidi. DPR pun sudah memberikan izin dengan ketentuan tertentu untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Demikian juga, DPR sudah menaikkan plafon subsidi BBM dari Rp123 triliun ke Rp137 triliun.
Sangat menarik membaca lagi celotehan Menteri BUMN Dahkan Iskan dalam blog pribadinya di mana dia mengusulkan agar setiap mobil pribadi dipasangi peralatan elektronik untuk kartu e-BBM. Data pokok dimasukkan dalam e-BBM, misalnya berapa cc mobil tersebut, tahun berapa, dan siapa pemiliknya.
Dan yang paling penting: kartu itu akan memuat data berapa jatah BBM bersubsidi yang pantas diberikan kepadanya. Misalnya 300 liter per bulan untuk mobil kelas 1.300 cc.
Memang kira-kira diperlukan dana sekitar Rp4 triliun untuk sekitar 6 juta mobil yang layak disubsidi. Yakni mobil yang cc-nya 1.300 ke bawah, mobil angkutan umum, dan terserah mobil yang seperti apa lagi. Namun, menurut Dahlan, penghematan subsidinya bisa Rp30 triliun.
Dengan alasan meringankan beban APBN, dan pemberian subsidi agar tepat sasaran, pemerintah berniat mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Apapun bentuknya, baik berupa pembatasan pemakaian BBM bersubsidi, atau menaikkan harganya, tetap saja rakyat menjadi sengsara.
Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, adalah pengalihan kekayaan alam suatu negara ke negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produknya ke negara asal. Ini bisa dikatakan sebagai penjajahan dalam bentuk baru atau neo-colonialism.
Itu sebenarnya cuplikan pidato mantan Presiden Indonesia BJ Habibie di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Taufik Kiemas dan hadirin lainnya dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2011 di gedung DPR/MPR Jakarta.
Habibie menyentil kondisi Indonesia yang kian liberal dengan membuka keran lebar-lebar bagi masuknya asing menguasai kekayaan alam Indonesia. Rakyat sebagai pemilik sejati sumber daya alam hanya menjadi konsumen terhadap barang milik mereka sendiri di tanah mereka sendiri.
Penyumbang ekonomi terbesar
Sektor minyak dan gas (migas) merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia, yakni sekitar 30% dari total pendapatan negara.
Indonesia memiliki cadangan hidrokarbon yang besar. Dari potensi geologis, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi industri minyak dan gas. Hal ini dibuktikan dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan minyak dan gas utama dunia di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah memprediksikan bahwa cadangan minyak terbukti (proven oil reserves) saat ini berjumlah 4,303.15 MMSTB dan cadangan minyak potensial (cadangan yang belum ditemukan) berjumlah 3,695.39 MMSTB. Sedangkan cadangan gas terbukti (proven gas reserves) berjumlah 107.35 TSCF, dan cadangan gas potensial berjumlah 52.29 TSCF.
Produksi minyak dan gas Indonesia adalah kontributor utama dalam perekonomian Indonesia dan dibutuhkan investasi-investasi baru di industri ini agar industri minyak dan gas dapat terus mempertahankan peranannya.
Bicara soal minyak dan gas (migas) akan menjadi topik yang tetap menarik dibahas, terutama penurunan produksi minyak nasional yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
Harus diakui, minyak dan gas bumi adalah sumber daya yang tidak terbarukan (non-renewable), dan kegiatan eksplorasi selalu non-bankable, tahap eksplorasi lebih berisiko dibanding tahap produksi, namun tidak mungkin ada tahap produksi bila sebelumnya tanpa melalui tahap eksplorasi.
Sehingga setiap usaha untuk memproduksi migas harus diawali dengan kegiatan eksplorasi yang sangat berisiko tersebut.
SPBU asing beruntung
Pembatasan subsidi BBM merupakan langkah lanjut menuju liberalisasi migas. Program pembatasan BBM Bersubsidi sama artinya dengan pencabutan subsidi BBM karena rakyat dipaksa untuk beralih kepada BBM non subsidi seperti Pertamax. Terakhir, mulai 1 Mei, pembatasan BBM bersubsidi hanya pada mobil ber cc 1.500 cc.
Inilah saat yang ditunggu oleh perusahaan migas asing, karena dengan begitu tidak ada lagi produk BBM (premium) yang murah, yang membuat publik enggan membeli produk mereka.
Pembatasan BBM bersubsidi dalam jangka panjang akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti Total, Shell, dan Petronas.
Selama ini SPBU-SPBU tersebut mengalami kerugian karena konsumen lebih memilih menggunakan premium yang dijual Pertamina yang harganya lebih murah.
Dengan adanya pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktannya lebih tinggi seperti Pertamax, atau bensin yang diproduksi oleh SPBU asing tersebut.
Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, maka produk SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina. Maka jumlah SPBU asing dalam jangka waktu yang tidak lama akan semakin menjamur. Dan jika tidak ada inovasi, kegiatan bisnis Pertamina di sektor hilir menjadi tidak kompetitif sehingga SPBU-SPBU yang terafiliasi dengan Pertamina akan berpindah ke perusahaan minyak asing tersebut.
Hal ini tentu akan merugikan Pertamina. Sudahlah di sektor hulu terdilusi, di sektor hilir pun kalah bersaing.
Pembatasan BBM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk memberikan peran yang lebih besar kepada asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan dengan UUD.
Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya merupakan barang milik umum yang pengelolaannya mestinya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
Anggapan bahwa swasta dapat lebih efisien dalam mengelola migas dibandingkan pemerintah yang dulu diwakili Pertamina telah terbantahkan dengan dominasi sejumlah National Oil Company (NOC) yang kini justru menguasai produksi minyak di dunia seperti Saudi Arabian Oil Company (Arab Saudi), National Iranian Oil Company (Iran) Petroleos de Venezuela (Venezuela), Petrochina (China) dan Petronas (Malaysia).
Di sisi lain peralatan dan teknologi yang dibawa investor dari Negara asalnya juga menjadi beban yang tidak kecil pada cost recovery, oleh karena itu penggunaan tenaga asing dan teknologi dari Negara asal tidak dapat dicegah yang mungkin dilakukan adalah mensubstitusi sehingga teknologi mereka dan keahlian tenaga asing menjadi pemicu kemajuan tenaga lokal dan teknologi lokal untuk terus maju dan berkembang.
Lokal sebenarnya mampu
Pertamina sebagai perusahaan nasional saat ini menduduki posisi kedua setelah Chevron perusahaan amerika dalam memproduksikan minyak, sedangkan Medco sebagai perusahaan nasional lainnya baru menduduki posisi keenam.
Begitu pula dalam memproduksikan gas, dimana Total Indonesie perusahaan Perancis sebagai produser gas tertinggi diikuti pula oleh Pertamina juga sebagai perusahaan nasional.
Artinya, kemampuan perusahaan nasional dalam menghasilkan migas cukup kuat, hanya tinggal kesempatan untuk mengembangkan yang didukung dengan dana yang cukup yang masih menjadi kendala.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2009, dari total produksi minyak di Indonesia, Pertamina hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Conoco Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%).
Data lain mengungkap lebih rinci penguasaan ladang minyak dan gas di Indonesia oleh asing tersebut. Tercatat dari 60 kontraktor, lima di antaranya dalam kategori super major, yakni Exxon Mobil, Shell Penzoil, Total Fina EIf, BP Amoco Arco, dan Chevron Texaco.
Lima perusahaan ini menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. Selebihnya masuk kategori major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex.
Perusahaan ini menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Perusahaan independen hanya menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Diperkirakan hasil dari mengeruk kekayaan alam Indonesia mencapai US$1.655 miliar atau Rp14,3 ribu triliun/tahun. Ini jauh lebih besar dibandingkan total utang pemerintah Indonesia hingga April 2011 yang mencapai Rp1.697,44 triliun.
Sistem K3S sebetulnya masih sangat longgar, yang seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendaliannya. Sayang, kita lebih suka pada penampilan dan persepsi daripada substansi, atau kadang-kadang politiknya lebih dominan daripada bisnisnya.(api)
>> BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
+ YAMAHA Rilis Motor Baru MATIC MASKULIN
+ Ahh, Repotnya ngurus SUBSIDI BBM
+ BCA Closes Units in MALAYSIA
+ BANK MANDIRI to Pay IDR2,5 Trillion DIVIDENTS!
+ RAMADAN POHAN ditunjuk jadi MANAJER PSSI
+ Indeks WALLSTREET Jatuh lagi
+ Suzuki ERTIGA bikin AVANZA dan GRAND LIVINA GALAU!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
