JAKARTA: Pemerintah daerah dan kalangan perusahaan dapat menyiapkan tanah di wilayahnya untuk pembangunan rumah bagi para pekerja/buruh.Bahkan, menurut Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, pihaknya akan membangunkan perumahan atau rumah susun (rusun) dengan sistem kredit atau sewa.“Kami tidak memasukkan pembangunan rumah bagi pekerja dan buruh sebagai investasi, melainkan bagian dari CSR [corporate social responsibility] perusahaan bagi para peserta jamsostek,” ujarnya pada Senin, 23 April 2012.Dia menyatakan dana pembangunan perumahan atau rumah rusun sewa (rusunawa) diperoleh dari pos DPKP (dana peningkatan kesejahteraan pekerja).Sumber dana itu, lanjutnya, berasal dari keuntungan pemerintah (deviden) yang dikembalikan kepada peserta jamsostek.Pemerintah, Hotbonar menambahkan sejak 2007 tidak menerima deviden dan mengembalikan dana itu kepada pekerja dalam bentuk sejumlah kegiatan.Dana DPKP pada 2012 sebesar Rp800 miliar dan Rp120 miliar di antaranya untuk pembangunan Rusunawa Kabil, Batam.“Sisanya, dipergunakan untuk pinjaman uang muka perumahan, bantuan koperasi, beasiswa dan kegiatan lainnya untuk para peserta, baik pekerja maupun perusahaan,” ungkapnya.Saat ini, PT Jamsostek memilih membangun rusunawa di kawasan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, karena kemudahan dalam kepemilikan tanah.Bahkan, Rusunawa Kabil di Batam yang mampu menampung 4.000 pekerja pada 27 April nanti akan diresmikan penggunaannya secara keseluruhan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Hotbonar menuturkan berdasarkan peraturan perundangan yang belaku, pihaknya tidak diperbolehkan membangun rumah di lahan milik pihak lain.Jadi, dia menegaskan pemda setempat dan kawasan indutri di Batam memberikan fasilitas itu dengan menjual tanah berharga murah, sehingga biaya pembangunannya dapat ditekan. (ra)
>BACA JUGA
-Konsumen agar berani boikot produk tidak standar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
