JAKARTA: Kalau Rapat Pimpinan Nasional dipercepat hanya digunakan untuk mengukuhkan Aburizal Bakrie sebagai capres Golkar, upaya itu merupakan manipulasi politik.
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti dalam satu diskusi hari ini. Menurutnya, proses pencapresan harusnya memiliki mekanisme yang jelas tanpa ada upaya kebohongan.
"Menurut saya indikatornya harus jelas melalui hasil survei. Kalau rapimnas hanya untuk menggolkan [Aburizal] saja. Itu namanya bohong-bohongan, itu manipulasi politik," katanya
Dia menambahkan bahwa Partai Golkar harus belajar dari dua kali kegagalan dalam pilpres.
Kegagalan pertama, ujarnya, adalah ketika di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung yang membuat konvensi dengan membuka diri bagi orang di luar Golkar. Kedua, saat kepemimpinan Jusuf Kalla yang tanpa melalui konvensi tiba-tiba muncul satu calon tunggal.
"Bagi saya rapimnas itu hanya mekanisme, bukan goal semata. Tapi kalau hanya itu [goal-nya] yang terjadi maka elit-elit Golkar telah melakukan manipulasi politik," tutur Ikrar.
Dengan demikian, katanya, maka akan sulit bagai Golkar untuk memenangi pemilu presiden 2014 karena rakyat tidak percaya.
Menurut Ikrar, apakah Rapimnas mau dipercepat atau tidak, intinya harus bisa membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Golkar untuk dipilih.
Pada bagian lain Ikrar meengingatkan agar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk berpikir 1.000 kali jika ingin maju sebagai calon presiden 2014.
"Saya hanya mengingatkan, Aburizal Bakrie harus berfikir 1000 kali jika ingin maju sebagai capres 2014," kata Ikrar dalam dialog bertema "Presidensiil VS multi partai dalam bingkai konstitusi yang juga menghadirkan anggota DPR, Agun Gunandjar Sudarsa.
Menurut Ikrar, jika tolok ukurnya adalah elektabilitas yang dicerminkan dari hasil survei, maka Ical bukanlah orang yang tinggi angkanya. Karena itu tambah Ikrar, untuk pencalonan sebagai capres dia harus berpikir ulang.
Menurutnya, pengajuan capres harus dilakukan jauh-jauh hari. Selama ini mekanisme pengajuan capres ataupun calon kepala daerah dalam pilkada tidak jelas. sehincalonnyacalonyadipmendadak. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
