JAKARTA: Percepatan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar seharusnya tidak bertujuan untuk menetapkan calon presiden (capres) secara langsung, namun sebaliknya untuk membahas mekanisme pencapresan agar masyarakat menilai Partai Golkar sebagai partai yang demokratis.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung menanggapi rencana percepatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dari rencana semula pada Oktober menjadi Juli tahun ini.
Sebelumnya, DPP Partai Golkar menyatakan percepatan Rapimnas akan langsung menetapkan Ketua Umum Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical sebagai satu-satunya capres Golkar.
“Jadi jika ingin mempercepat Rapimnas, menurut saya agenda utamanya mambahas mekanisme penetapan capres. Mekanisme penetapan capres itu harus disepakati dahulu,” tegas Akbar.
Dia menambahkan pada intinya jika Rapimnas dipercepat menjadi bulan Juli, pihaknya tidak masalah. Hanya saja harus dibahas apakah, misalnya, pencepresan tersebut menggunakan pola konvensi seperti dilaksanakan pada masa kepemimpinnanya.
Apabila konvensi tidak disetujui, ujarnya, maka mekanisme rekrutmen capres itu mesti melibatkan semua stakeholder atau para pihak yang ada di lingkungan Golkar. Begitu juga dengan infrastruktur partai hingga ke tingkat bawah, sehingga bukan hanya melibatkan Dewan Pimpinan Daerah tingkat I saja.
“Dan yang penting, mekanisme harus dilaksanakan secara demokratis yakni memberi peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan,” ujarnya. Dia menambahkan calon pemimpin nasional yang mumpuni di internal Golkar cukup banyak. Namun demikian politisi senior itu tidak memerinci siapa sosok yang dimaksud mumpuni.
Menurutnya, salah satu mekanisme yang demokratis adalah mekanisme rekrutmen calon pemimpin yang dijalankan oleh Golkar untuk pemilihan kepala daerah. Selain melalui tahapan penjaringan dan pendaftaran, seorang capres juga menjalani tahapan survei tentang tingkat popularitas atau tingkat keterpilihan calon, ujarnya.
Terkait rencana Ical yang akan menggelar pertemuan para tokoh Golkar membahas soal penetapan capres, Akbar mengaku hingga kini pihaknya belum pernah dihubungi. Rencana tersebut pertama kali dikemukakan oleh Wasekjen DPP Golkar, Nurul Arifin,
“Saya tahu dari media. Kalaupun nanti akan diadakan pertemuan seperti itu, maka proses mekanisme rekrutmen capres yang demokratis akan menjadi perhatian utamanya,“ ujar Akbar.
Lebih jauh Akbar juga mengingatkan, pola penetapan capres Golkar yang tidak demokratis, pasti akan dinilai negatif oleh masyarakat. Hal ini juga akan mempengaruhi citra Golkar, dan juga figur yang ditetapkan sebagai capres. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
