JAKARTA: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menilai pembatasan bahan bakar minyak premium berdasarkan kapasitas mesin mobil (cc) akan bisa menciptakan kerawanan sosial dan dinilai rumit dalam pengawasannya.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah lebih cenderung agar pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor yang berkapasitas mesin besar, sehingga pemiliknya bisa bertanggung jawab atas besarnya cc mesin yang terkait langsung boros tidaknya pemakaian bensin yang digunakan kendaraan.“Kalau pembatasan [BBM premium] rawan sosial. Instrumen pajak berdasarkan cc [lebih] efektif. [Pajak] bisa dinaikkan dan tidak ada kerawanan sosial,” kata Firmanzah saat dihubungi melalui telepon genggamnya Senin, 16 April 2012.Firmanzah mengatakan dari sisi perencanaan pembatasan BBM bersubsidi, memang dinilai memang bisa dilakukan. Namun kalau melihat dari segi pelaksaannya di lapangannya dinilai tidak akan sederhana, terutama soal pengawasannya.Dalam segi pelaksanaan dan pengawasannya, dia menilai akan menghadapi masalah yang cukup kompleks.“Ada kompleksitas yang perlu dipertimbangkan. Apakah di SPBU ada polisi, tak mungkin juga. Apa ada CCTV, apakah [pengawasan] bersadarkan volume. Kalau misalnya SPBU melewati batas volume [bagaimana],” kata Firmanzah. (ra)
>> BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
+ Harga emas setelah naik turun
+ PAK DOMO, orang kuat itu mangkat
+ Liga Champions: Di balik kekalahan REAL MADRID
+ SIAPA di belakang sepak terjang DAHLAN ISKAN?
+ CEPAT ITU PENTING, kata Dahlan Iskan
+ Bakrie Telecom masih urus izin penyelenggaraan
* PILOT NGANTUK, Venus dikira pesawat lain mau nabrak
+ CMNP incar ruas tol Serpong-Balaraja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel