LOYALIS MUBARAK dilarang jadi presiden

KAIRO: Parlemen Mesir dalam sidang daruratnya pada Kamis menetapkan pelarangan terhadap para mantan pejabat loyalis bekas Presiden Hosni Mubarak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang akan digelar bulan depan."Para mantan pejabat tinggi
News Editor | 13 April 2012 04:16 WIB

KAIRO: Parlemen Mesir dalam sidang daruratnya pada Kamis menetapkan pelarangan terhadap para mantan pejabat loyalis bekas Presiden Hosni Mubarak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang akan digelar bulan depan."Para mantan pejabat tinggi yang pernah menjabat dalam 10 tahun terakhir hingga 11 Februari 2011 tidak berhak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden," demikian keputusan parlemen.Disebutkan, mantan pejabat tinggi dimaksud adalah mereka yang pernah menjabat presiden, wakil presiden, perdana menteri, ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Nasional/NDP, sekretaris jenderal NDP, ketua atau anggota biro politik NDP.Keputusan itu ditetapkan empat hari setelah penutupan pendaftaran calon presiden (capres) yang berakhir pada Ahad (8/4).Keputusan parlemen itu tampaknya ditujukan kepada dua loyalis Mubarak, mantan Wakil Presiden Omar Soleiman, dan mantan Perdana Menteri Ahmed Shafik.Soleiman dan Shafik mendaftarkan diri sebagai capres pada detik-detik tertakhir menjelang penutupan, di antara 23 capres.Kedua tokoh loyalis itu diangkat Mubarak sebagai Wapres dan PM di hari-hari menjelang kejatuhannya pada 11 Februari 2011 akibat desakan revolusi yang diawali pada 25 Januari.Meskipun dokumen persyaratan capres masih akan diteliti keabsahannya oleh Komisi Pemilihan Presiden, namun pencalonan kedua capres loyalis Mubarak tersebut menjadi sasaran kecaman keras dari pro reformasi.Ikhwanul Muslimin, pemenang pemilu parlemen, pada Jumat (13/4) menggelar unjuk rasa sejuta umat di Bundaran Tahrir, ikon revolusi di pusat kota Kairo, untuk menentang pencalonan loyalis Mubarak dan Shafik tersebut.Beberapa komponen pro demokrasi yang menamakan diri "Gerakan Penyelamat Revolusi" dijadwalkan akan menggelar unjuk rasa sejuta umat di Tahrir pada Jumat berikutnya (20/4). (Antara/AFP/arh)

Sumber : Newswire

Tag :
Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top