DENPASAR: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (Apkasi) mengklaim tidak terserapnya anggaran secara maksimal akibat banyaknya proses kriminalisasi kepala daerah.
Ketua Umum Apkasi Irsan Noor mengatakan belum terserapnya seluruh anggaran dikarenakan masih sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan dan kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat publik di tingkat daerah.
"Sehingga kami takut untuk menggunakan anggaran," katanya, hari ini. Kamis,12 April 2012.
Irsan menjelaskan dengan adanya kriminalisasi itu, kepala daerah tidak bisa leluasa menggunakan anggaran secara penuh.
Sebagian besar bupati/walikota masih mengeluhkan terjadinya praktik-praktik penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Penyidikan dari kepolisian, BPKP, kejaksaan, dan KPK pun masih tumpang tindih.
Seharusnya, untuk mendorong pengembangan infrastruktur di tingkat daerah, lanjutnya, kepala daerah beserta seluruh dinas pendukung diberikan keleluasaan untuk menggunakan anggaran.
Ide dan kreatifitas dari masing-masing daerah akan muncul saat keleluasaan penggunaan anggaran dipegang.Selain itu, lanjutnya, tuntutan akuntabel dan kredibel juga menjadi penghambat eksplorasi penggunaan anggaran baik yang bersumber dari daerah maupun pusat. Masih banyak pimpinan daerah takut disidik aparat yang berwenang terkait keuangan proyek.
“Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.”Pada tingkat pelaksanaan, masih banyak anggaran pemerintah daerah yang dikatagorikan disclaimer di mata pemerintah pusat.
Terbukti banyak daerah yang masih belum profesional dalam manajemen keuangan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan. (ra)
BACA JUGA
Indonesia sahkan konvensi perlindungkan pekerja migran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
