UKM ASEAN: 4 Negara anggota pererat kerja sama

PONTIANAK: Empat negara yang tergabung dalam East Asean Growth Area (EAGA) mempererat kerja sama penguatan usaha kecil dan menengah. 

 

Empat negara itu meliputi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, serta Filipina atau BIMP. Adapun penguatan kerja sama dilakukan melalui BIMP-EAGA SME Development Cluster Meeting yang digelar di Pontianak pada 11-13 April dan diisi dengan pertukaran pengalaman pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

 

I Wayan Dipta, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan program pengembangan UKM yang dilaksanakan bersama di wilayah Asean bagian timur yang meliputi 4 negara itu.

 

“Pertemuan akan menindaklanjuti agenda yang telah disepakati pada KTT Asean dan KTT BIMP-EAGA,” ujarnya hari ini.

 

Pada pertemuan ini masing-masing delegasi memaparkan pengalamannya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Delegasi dari Indonesia di antaranya memaparkan pengembangan UKM dengan konsep klaster di Sulawesi, serta penerapan Bank Sampah Wahana Bersama di Pontianak.

 

I Wayan mengatakan kerja sama sub-kawasan BIMP-EAGA ini semula menghadapi kendala berupa keterbatasan konektivitas dan infrastruktur. Sekarang, katanya, kendala ini sudah mulai teratasi. 

 

Beberapa kerja sama yang pernah di jalankan di antaranya mencakup produk rumput laut, virgin coconut oil, daging potong halal, serta jagung. “Kami akan petakan lagi kerja sama usaha kecil dan menengah yang dapat dijalankan dalam jangka panjang,” paparnya.

 

 

Effandi Saleh dari Kementerian Industri Brunei Darussalam mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian negaranya.

 

Mengacu pada data hingga 2009, katanya, sebanyak 98% usaha yang didirikan di negara yang berada di Pulau Kalimantan itu berupa usaha mikro, kecil, dan menengah. Hanya 2% yang merupakan perusahaan besar dengan jumlah karyawan di atas 100 orang. Dari 8.795 perusahaan itu, sebanyak 53%  merupakan usaha mikro, 45% usaha kecil, dan 2 persen usaha menengah.

 

Oleh sebab itu, kata Effandi, pemerintah Brunei Darussalam menjalankan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kualitas usaha kecil menengah. Dalam rangka meningkatkan kemudahan melakukan usaha (doing business), negara kecil itu memangkas berbagai birokrasi usaha.

 

Proses pendaftaran yang semula menghabiskan 22 hari dipangkas menjadi 8 hari. Proses perizinan yang semula memerlukan 105 hari dipotong menjadi 10-11 hari atau bahkan 5-6 hari untuk usaha berisiko rendah.

 

Setidaknya ada tiga langkah yang ditempuh dalam mempermudah pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Pertama, menyediakan berbagai skema pendanaan. Kedua, mengoperasikan Bank Islam Brunei dan Baiduri Bank Berhad. Ketiga, menetapkan interest rate 4%. (sut)