SENGKETA NEWMONT: Komisi XI optimalkan saksi ahli

 
Gajah Kusumo
Gajah Kusumo - Bisnis.com 09 April 2012  |  19:01 WIB

 

 

JAKARTA: Komisi XI DPR RI akan mengoptimalkan sisa saksi ahli pada sidang lanjutan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengungkapkan pihaknya masih menyisakan sejumlah saksi ahli yang belum sempat hadir pada sidang sebelumnya. Menurutnya, keterangan saksi ahli yakni Pataniari Siahaan dan Mudrajad Kuncoro akan mempertegas mekanisme persetujuan DPR terkait rencana pemerintah melakukan divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara.

 

Harry bersikeras penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan swasta tergolong proses peralihan keuangan negara yang tidak dipisahkan menjadi dipisahkan, sehingga persetujuan badan legislatif bersifat mutlak.

 

Apalagi, tegas Harry, pada prinsipnya negara tidak boleh menanamkan investasi kepada swasta. Pengecualian yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003 hanya membenarkan klausul swasta jika dalam keadaan tertentu.

 

“Harus ada tafsir yang tegas, karena saya tidak melihat negara sedang dalam keadaan genting sehingga harus membeli saham Newmont,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin, 9 April 2012.

 

Harry berharap sidang lanjutan SKLN yang akan digelar besok segera tuntas sehingga penyelesaian kisruh pembelian 7% saham PT NNT tidak berlarut-larut. Dia optimistis keputusan MK akan berpihak terhadap sejumlah kesaksian ahli pemohon baik DPR maupun BPK.

 

Robert Simanjuntak, salah satu ahli pemohon dari Universitas Indonesia mengungkapkan seharusnya tidak ada persoalan rumit apabila pemerintah melalui PIP ingin memiliki 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Bahkan, serunya, kewenangan tersebut merupakan hak pemerintah pusat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3.

 

Selain itu, sambung Robert, kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah daerah kurang baik bagi manajemen pengelolaan eksternalitas industri mineral. Dia menilai kepemilikan saham yang ideal akan terjadi apabila ada pembagian tanggung jawab pengelolaan dampak eksploitasi sumber daya alam.

 

“Karena sangat mungkin dampak sosial ekonomi dan politik pengelolaan sumber daya alam di NTB akan dirasakan secara nasional,” jelasnya.

 

Robert berharap kepemilikan saham oleh pemerintah pusat pada PT Newmont dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya yang berasal dari sumber daya alam. Pembelian saham secara langsung akan meningkatkan porsi dividen saham pemerintah.(msb)

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Surya Mahendar Saputra

Editor : Novita Sari Simamora

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top