BANDUNG: Angka perkara peradilan tentang ketenagakerjaan di Jawa Barat masih tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya pengajuan perkara perdata dan perkara industrial yang ditangani Pengadilan Hubungan Industrial.
Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Ike Wijayanto menyebutkan pada 2011 terdapat total pengajuan sebanyak 135 perkara, tercatat 95 perkara tentang pemutusan hubungan kerja, sedangkan 36 perkara untuk perselisihan hak, dan 3 perkara perselisihan kepentingan.
“Data tersebut terhitung dari proses persidangan yang dilakukan mulai Januari hingga Desember 2011,”katanya kepada Bisnis kemarin.
Dihubungi terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Bandung Nana Suhana menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja memang pelik, mulai dari masalah kontrak kerja, kesejahteraan, gaji, hingga sistem ketenagakerjaan semuanya memang seperti benang kusut yang sulit diurai.
“Masalah ketenagakerjaan makin rumit ketika Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang outsourcing atau alih daya kerja diberlakukan, yang mana aturan tersebut makin melemahkan posisi para pekerja dalam mendapatkan hak mereka,”tuturnya.
Menurut Nana, di bidang advokasi yang ada di SPSI, memang paling banyak mengurusi masalah-masalah gugatan dari pekerja yang mendapat ketidakadilan dari perusahaan terkait masa kontrak kerja dan tunjangan kerja.
“Ada puluhan perkara guguatan dari pekerja yang saat ini mengendap di pengadilan dan prosesnya berlarut-larut. Kami terus memberikan advokasi khususnya bagi pekerja yang bernaung di bawah SPSI,”tuturnya.
Polemik ketenagakerjaan yang terjadi baru-baru ini, a.l gugatan eks karyawan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang menjadi korban outsourcing setelah perusahaan memberlakukan program sukarela atau pensiun dini.(sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
