SETGAB PARPOL: Suryadharma ingatkan kesepakatan koalisi

JAKARTA: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan jika ada partai politik yang tidak bersepakat  dengan pemerintahan pimpinan SBY otomatis kebersamaan dalam koalisi telah berakhir, seperti dijelaskan dalam tata etika yang
Martin-nonaktif | 05 April 2012 15:01 WIB

JAKARTA: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan jika ada partai politik yang tidak bersepakat  dengan pemerintahan pimpinan SBY otomatis kebersamaan dalam koalisi telah berakhir, seperti dijelaskan dalam tata etika yang telah disepakati.Suryadharma yang di kabinet menjadi Menteri Agama tersebut mengatakan soal kebersamaan yang berakhir antara partai  yang tidak bersepakat dengan pemerintah dalam koalisi tercantum dalam butir kelima kontrak koalisi yang berjudul Kesepakan Partai Partai Politik dalam Koalisi dengan Presiden RI tentang Code of Conduct (Tata Etika) dan Efektivitas Pemerintahan SBY -Boediono 2009-2014."Apabila tidak ditemukan solusi yang dispakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan di dalam koalisi telah berakhir," katanya menjawab di Istana Presiden, Kamis 5 April 2012.Dalam butir 5 kontrak koalisi  dijelaskan apabila tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir.Dia mengatakan setiap partai yang menyatakan persetujuannya berkoalisi, akan terikat pada kontrak code of conduct yang telah dibuat dan diteken bersama."Jadi ketika pertemuan malam itu [saat pimpinan  partai berkoalisi melakukan pertemuan di Cikeas belum lama ini] dibacakan code of conduct itu. Akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulan, [dan] tidak perlu dikatakan," kata Suryadharma.Ketika ditanyakan keputusan terkait Partai Keadilan  Sejahtera yang berbeda sikap saat dilakukannya rapat paripurna membahas soal rencana kenaikan bahan bakar minyak, Suryadharma mengatakan Presiden SBY yang akan mengambil keputusan.Selanjutnya, tambahnya, partai yang berkoalisi menyerahkan kebijakan tersebut pada Presiden Yudhoyono. (ra)

 

BACA JUGA:

PKS langgar kontrak politik

 

 

Tag :
Editor : Basilius Triharyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top