KASUS SUAP PON: BUMN Konstruksi sogok 7 anggota DPRD Riau

 
Giras Pasopati | 04 April 2012 16:39 WIB

 

JAKARTA: BUMN Konstruksi diduga melakukan suap sebesar Rp900 juta terhadap tujuh anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terkait permintaan penambahan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII sebesar Rp100 miliar. 
 
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan lembaga anti korupsi tersebut   Selasa 3 April  melakukan tangkap tangan terhadap tujuh orang anggota DPRD, dua orang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan empat orang pihak swasta.
 
“Pada penangkapan tersebut ada uang yang jadi barang bukti senilai Rp900 juta. Dugaannya adalah berkaitan dengan pembahasan Perda (Peraturan Daerah) di Riau yang berkaitan dengan pembangunan PON,” ujarnya kepada pers hari ini di kantor KPK  Kuningan, Jakarta.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, dua dari empat orang swasta berinisial BT dan SW, merupakan pihak dari perusahaan konstruksi pelat merah yang turut serta dalam membangun berbagai  proyek untuk Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung sekitar lima bulan lagi. 
 
Mereka memberikan uang suap senilai Rp 900 juta kepada sejumlah anggota DPRD Riau dengan tujuan untuk penambahan anggaran PON senilai Rp 100 milliar. Adapun perhelatan olahraga terbesar di tanah air tersebut diketahui menelan dana hingga Rp 3,8 trilun.
 
Berdasarkan website resmi penyelenggaraan PON  http://ponriau2012.com, diketahui proyek pembangunan fasilitas pendukung pesta olahraga tersebut mayoritas dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya. Ketiga perusahaan tersebut dikenal sebagai perusahaan konstruksi pelat merah terkemuka di tanah air. 
 
Bahkan stadion utama yang akan digunakan untuk acara pembukaan dikerjakan secara bersama-sama oleh ketiga BUMN tersebut dengan total proyek senilai Rp858 miliar. Stadion yang dibangun di atas lahan seluas 66,4 hektar tersebut dapat menampung 43.000 orang pengunjung. 
 
Ketiga dikonfirmasi terkait dugaan penyuapan ini baik PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan juga PT Pembangunan Perumahan yang diwakili oleh corporate secretary masing-masing belum dapat dihubungi. SMS yang dikirimkan oleh Bisnis tidak dibalas dan telepon pun tidak diangkat.  
 
Dihubungi secara terpisah peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menyatakan sudah menjadi rahasia umum. Sejak Orde Baru, proyek-proyek konstruksi dari dana APBN dan APBD menjadi ladang korupsi. 
 
BUMN sebagai pelaksana proyek menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan elit politik.  Akhirnya untuk mendapatkan proyek BUMN cenderung menerapkan pola yang sama yaitu dengan menyuap pejabat setempat agar dana proyek cepat cair atau perusahaan merekalah yang ditunjuk sebagai pemenang. 
 
“Bayangkan berapa uang APBN yang bisa mereka (BUMN Karya) dapatkan. Kalau pola sama dilakukan dengan manfaatkan politik, inikan akan banyak sekali dana APBN  atau APBD yang bocor,” ungkapnya
 
Sebelumnya diketahui KPK melakukan tangkap tangan terhadap 13 orang kemarin, Selasa 3 April 2012.  
 
lokasi penangkapan pertama dilakukan di rumah MFA. MFA yang merupakan politisi Golkar tersebut ditangkap bersama tiga orang swasta dengan inisial BT (Bagus Tumulyo), SW (Sandi Wiryawan), dan D yang kemungkinan merupakan supir, dan dua orang dari Dinas Pendidikan Olahraga (Dispora) dengan inisial RR dan ED.
 
Kemudian satu orang swasta dengan inisial RS (Rahmat Saputra) ditangkap di bandara. Adapun anggota DPRD Riau lain ditangkap di kantor DPRD. Satu orang anggota DPRD berinisial RS (Ramli Sanur anggota DPRD) telah dilepaskan dikarenakan pemeriksaan telah selesai dilakukan.
 
Tujuh orang anggota DPRD Riau yang tertangkap tangan oleh KPK berasal dari lima partai yang berbeda.  Berdasarkan sumber yang dihimpun Bisnis, dua orang dengan inisial AA (Ardian Ali) dan RS (Ramsli Sanur) berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN). (sut)
 
Seorang berinisial MFA (M.Faisal Aswan) berasal dari Golongan Karya (Golkar), kemudian TA (Torichan Ashari) berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Adapun inisial TM (Tengku Muhazza) berasal dari Demokrat dan inisial MD (Muh Dumir) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (sut)

Tag :
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top