SETGAB: PKS langgar kontrak politik

JAKARTA: Setgab koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai PKS telah melanggar kontrak politik bersama (court of conduct) dan segera akan ada sikap yang diambil atas pelanggaran tersebut.
News Editor | 04 April 2012 00:53 WIB

JAKARTA: Setgab koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai PKS telah melanggar kontrak politik bersama (court of conduct) dan segera akan ada sikap yang diambil atas pelanggaran tersebut.

 

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan masalah kontrak koalisi itu menjadi bahasan bagi rapat anggota partai koalisi yang melakukan pertemuan minus PKS di Cikeas pada malam ini.

"Pokoknya [PKS] tidak diundang. Dibahas tentang kontrak court of conduct-nya begitu. [PKS] Sangat melanggar itu," ujarnya, malam ini.

 

Dalam hal ini, lanjutnya, dalam kontrak berkoalisi ada ketentuan kalau sudah tidak mau bersama-sama lagi mendukung pemerintah maka dipersilahkan mengundurkan diri.

 

Sementara itu, Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatkan Setgab melakukan diskusi serius tentang masa depan koalisi yang konsisten dengan kontrak yang telah dibuat sejak awal.

 

Masalah komitmen kontrak itu menjadi perhatian agar diperhatikan oleh semua anggota koalisi sehingga dievaluasi siapa yang serius menjalankan kontrak tersebut. (arh)

Sumber : Irsad Sati

Tag :
Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top