SURABAYA: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai rencana Pemkot Surabaya yang berinisiatif membangun monorel melalui Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan langkah tepat, mengingat ketersediaan sarana transportasi adalah kebutuhan kota besar yang harus segera terpenuhi.
“Kalau monorel hanya menggunakan APBD, pengerjaannya bisa memakan waktu 7-10 tahun, sedangkan dengan KPS bisa lebih cepat," ujar Delthy Sugriady Simatupang yang mewakili Direktur Pengembangan KPS Bappenas dalam acara persiapan kerja sama pemerintah dan swasta di Surabaya hari ini.
Menurutnya pembanguan monorel yang mengajak pihak swasta bisa membuat anggaran Pemkot Surabaya lebih efisien, sehigga dananya dapat dialokasikan ke sektor lain seperti penanggulangan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan. Delthy megemukakan KPS akan mengubah banyak hal.
"Jadi mulai sekarang, paradigma bahwa semua proyek harus dikerjakan sendiri oleh pemerintah harus ditinggalkan. Proyek tidak harus dikerjakan sendiri, dengan konsep kerjasama win win solution, pembangunan dapat dimaksimalkan,” tandas Delthy.
Keterbatasan kemampuan keuangan negara sekarang ini, membutuhka adanya pengembanga KPS dalam menggenjot laju pembangunan. Meski relatif baru, metode pengadaan sarana dan prasarana ini dinilai sangat efektif karena pos keuangan pemerintah bisa lebih dialokasikan ke sektor-sektor lain.
Proyek KPS, lanjutnya memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan proyek biasa. Beberapa perbedaan yang dimaksud diantaranya sumber dana KPS berasal dari pemberi pinjaman dan investor sedangkan proyek biasa dari APBN/APBD, adanya penjajagan minat dalam KPS serta harus dibentuk badan usaha baru.
Untuk pengadaan dalam KPS, calon peserta dapat memberi masukan terhadap perjanjian kerjasama serta batas waktu pemasukan penawaran tergantung kompleksitas proyek.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pembangunan kota-kota di China berkembang pesat karena pemerintah setempat menerapkan metode KPS.
“Surabaya ingin mengadopsinya denga membangun proyek monorel karena tidak mungkin proyek besar tersebut didanai oleh pemerintah sendirian. Menurutnya pihak swasta atau investor bisa dari dalam negeri bisa juga melibatkan asing.
Namun Risma belum bisa menjelaskan lebih jauh tentang perkembangan dari rencana proyek monorel tersebut.
Akan tetapi sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan penyelesaian detail engineering design (DED) mega proyek monorel sudah dilakukan bahkan sudah memasuki lelang.
Setelah pelaksanaan lelang semua proyek transportasi massal itu bisa secepatnya dikerjakan. "Kami berharap proyek tersebut bisa berjalan lancar, apalagi untuk trem dan monorel, sudah diperhitungkan dengan matang menjadi sarana transportasi yang memenuhi kebutuhan warga Surabaya.
Keberadaan dua moda transportasi itu dipercaya mampu memecah kemacetan serta memberikan kenyamanan bagi warga Kota Pahlawan tersebut.
Selama ini, katanya, pemkot memang terus mematangkan rencana pembangunan monorel untuk koridor Timur-Barat dan trem untuk koridor Utara- Selatan.
Dalam pembangunannya nanti, pemkot tak akan mengeluarkan biaya karena sepenuhnya akan melibatka investor atau kerjasama investasi. Kalaupun ada biaya, nantinya pemkot hanya mengeluarkan biaya untuk kendaraan penghubung (feeder) serta pembuatan park and ride. (sut)
>> BACA JUGA:
Artis senior protes kecurangan RBT
Sertifikasi guru pemborosan, jadi dihapus saja
*) INGIN MEMBACA berita-berita dan memperoleh referensi terpercaya dari harian Bisnis Indonesia? Silahkan klik epaper.bisnis.com. Anda juga bisa berlangganan epaper Bisnis Indonesia dengan register langsung ke Bisnis Indonesia edisi digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
