SURABAYA:Penyerapan pembiayaan perumahan melalaui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah II masih rendah karena keterbatasan pasokan dari properti bersangkutan.
Wilayah kerja Kanwil II BTN mencakup Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Secara nasional bank pelat merah tersebut berkomitmen menyanggupi program kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat menengah bawah tersebut bersama dengan bank BUMN lainnya.
Poernomo, Kepala Kantor Wilayah II BTN, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tidak membatasi penyaluran pembiyaan program FLPP.
"Kami akan penuhi permintaan kredit dengan fasilitas FLPP itu sepanjang pasokannya ada," ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Namun yang terjadi pasokan perumahan sesuai dengan persyaratan FLPP di wilauyah kerja BTN tersebut memang tidak banyak. Saat ini total penyerapa kredit dari program FLPP di Jatim baru sekitar 350 unit dengan total nilai kredit sebesar Rp22, miliar.
Poernomo mengatakan jumlah tersebut masih jauh dari ekspektasi. Bahkan di Jateng kondisinya lebih parah karena realisasi kreditnya lebih rendah. Sementara itu, di Denpasar hanya tercatat empat unit sedangkan Mataram dan Kupang masih nihil.
Menurutnya rendahnya penyerapan program pembiyaan perumahan rakyat di daerah karena jumlah pasoka pembanguna propertinya relatif minim.
Apalagi harga unit rumahnya dipatok maksimal Rp70 juta, sementara harga pembebasan lahannya sudah mahal. Begitu juga denga biaya pembanguan rumahya. "Pada dasarnya BTN mendukung penuh tapi kalau memang propertinya gak ada mau gimana lagi," paparnya.
Sementara itu berdasarkan catatan REI Jatim, biaya pembangunan perumahan saat ini sudah mencapai Rp900-Rp1 juta per meter persegi, sedangkan harga tanah untuk rumah sederhana type 36 sudah diatas Rp50 juta, khususnya untuk daerah Surabaya dan sekitarnya.
Sementara itu di luar Surabaya seperti di daerah kabupaten Jember harga jual rumah tipe 36 rata-rata sudah diatas Rp85 juta. "Jadi pengembang agak kesulitan jika harus membangun perumahan rakyat dengan menerapkan persyaratan dari program FLPP," ujar Nur Wahid Sekretaris REI Jatim.
Poernomo menambahkan program pemerintah bagus karena muaranya adalah untuk mendongkrak ketersediaan perumahan rakyat, mengingat tingkat kebutuhan terhadap papan tersebut relatif tinggi. Apalagi untuk masyarakat menengah bawah. Akan tetapi pogram seperti itu juga harus diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya seperti masalah ketersediaan lahan dengan harga yang murah pula.
Pemerintah bisa menyediakan lahan atau mematok harga tanah untuk pengembangan proyek tersebut. Pasalnya yang terjadi begitu pengembag berhasil membebaskan sebagian lahan untuk dibangun perumahan, harga lahan di sekitarnya langsung melonjak sehingga developer kembali kesulitan untuk mendapatkan lahan dengan harga murah yang bisa menutupi harga perumahan untuk konsumen menengah bawah. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
