BANDUNG: Pemerintah membentuk Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk mempercepat penanganan dampak pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang. Tim ini menargetkan masalah Jatigede selesai tahun 2013.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Denny Juanda mengatakan tim Samsat sudah mulai bekerja sejak Februari tahun ini.
“Samsat ditugaskan untuk menyelesaikan masalah sosial, budaya dan lingkungan Jatigede. Sedangkan pembangunan bendungannya oleh Kementerian PU,” katanya kepada Bisnis.
Dia menjelaskan tim itu dibentuk dari berbagai instansi a.l Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Permukiman dan lain-lain. Dalam tim ini Ketua Bappeda sendiri ditunjuk menjadi ketua tim.
Menurut dia, tim ini akan menangani persoalan bottleneck seperti pembebasan lahan yang masih terlewat, situs arkeologis di lokasi genangan, dan relokasi warga. “Diditargetkan rampung selambat-lambatnya Juni 2013,” ujarnya.
Deny memaparkan saat ini pembangunan fisik di lokasi waduk sudah mencapai 71%, skenarionya Februari 2014 proyek ini harus sudah diresmikan. Percepatan Jatigede sudah sangat mendesak, karena bendungan itu sudah 45 tahun tidak bisa diselesaikan.
Persoalan yang mengganjal pembangunan Jatigede a.l berdirinya bangunan-bangunan tanpa penghuni di sekitar lokasi. Selain itu, untuk hunian warga direncanakan opsi transmigrasi dan relokasi, termasuk rencana alih profesi warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat Eddy M Nasution mengutarakan pihaknya mengusulkan 4.645 rumah warga untuk direlokasi sampai 2013.
“Tempat relokasi akan diarahkan ke daerah sekitar Sumedang, seperti Indramayu, Majalengka dan Subang. Kami lebih fokus mengurus soal relokasi ketimbang persoalan rumah tak berpenghuni yang memang jumlahnya lebih banyak,” katanya.
Dia menjelaskan dari 4.645 rumah itu sekitar 1.600 rumah diusulkan untuk direlokasi tahun ini yang akan didanai Kementerian Perumahan Rakyat. “Satu rumah nilainya dihargai Rp50 juta,” katanya.
Dia mengakui jika di lapangan, masih ada warga yang sudah dibebaskan tanah dan rumahnya, kini kembali menuntut ganti rugi.
Menurut Denny, proses relokasi dan pembebasan akan melibatkan Badan Pemeriksa dan Pengawas Keuangan (BPKP) Jawa Barat.
“Setiap progres yang dicapai tim, diminta harus dilaporkan ke steering comitte yang akan memberikan usulan sampai level Presiden, sehingga tim ini setiap minggu rapat, pengecekan ke lapangan,” tuturnya.
Dia menambahkan bulan depan rencananya akan ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara 5 kementerian, dengan gubernur Jabar dan 5 bupati terkait Jatigede.
MoU ini nantinya akan memantapkan beragam usulan pemecahan masalah Jatigede. “ Kalau perlu perumahan itu urusannya Kemenpera, membutuhkan jalan pengganti itu Kementerian PU,” katanya.
Saat ini persoalan di lapangan ada yang sudah memiliki payung hukumnya dan belum ada payung hukumnya. “Yang belum ada payung hukumnya, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa memberikan keputusan untuk bagaimana solusi di lapangannya,” katanya.
Data Pemkab Sumedang mencatat, lokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede merupakan bagian wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mencakup daerah aliran sungai Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan serta Brebes Jawa Tengah.
Rencana letak Dam Proyek Pembangunan Waduk Jatigede terletak di Kampung Jatigede Kulon Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Adapun lahan yang dibutuhkan seluas 4.891,13 hektar yang meliputi 26 desa di 5 kecamatan. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
