PHNOM PENH: Para pemimpin Asean akan mendesak Uni Eropa dan Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Myanmar menyusul proses demokratisasi yang berlangsung di negara tersebut.Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia akan mengajak negara Asean melakukan upaya kongkrit bersama untuk menekan AS dan Eropa mencabut sanksi terhadap Myanmar.Indonesia akan mengusulkan Asean melakukan joint demarche atau langkah diplomatik bersama untuk menekan AS dan Uni Eropa.“Kalau sekedar seruan sudah dilakukan sejak Indonesia menjadi Ketua Asean 2011. Sekarang Indonesia akan menyarankan Asean melakukan joint demarche agar AS dan Eropa segera mencabut sanksi kepada Myanmar,” ujar Marty dalam konferensi pers sebelum pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-20 di Phnom Penh, Selasa 3 April 2012.Pemilu sela legislatif di Myanmar yang digelar Minggu, 1 April lalu menjadi pembahasan pada pertemuan menteri luar negeri Asean yang digelar Senin, kemarin.Masalah Myanmar juga akan menjadi materi pokok yang akan dibahas para pemimpin Asean dalam pertemuan hari ini.Marty mengatakan sejak tahun lalu, saat Indonesia menjadi Ketua Asean, sudah memperjuangkan agar proses demokratisasi di Myanmar menjadi suatu yang tidak bisa ditawar kembali.Pemilu sela pada Minggu merupakan sebuah kemajuan berarti menuju terwujudnya proses demokratitasi di negara yang masih dikuasai oleh junta militer Myanmar itu.Menurut Marty, masalah Myanmar bertahun-tahun selalu menjadi beban Asean karena mendapat sorotan negatif dari dunia internasional. Dalam KTT Asean ke-20 masalah Myanmar diharapkan segera selesai.Saat ini waktu yang tepat untuk melakukan langkah bersama mendesak AS dan Uni Eropa mencabut sanksinya sebelum dilakukan pertemuan para menteri luar negeri Asean dengan uni Eropa pada 27 April mendatang di Brunei Darusallam.Marty mengatakan pencabutan sanksi diperlukan agar proses demokratisasi di Myanmar memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat sehingga bisa dirasakan secara langsung.Sejak pertengahan 1990, AS dan Uni Eropa memberikan sanksi kepada Myanmar terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para penguasa Myanmar.Dalam setahun terakhir, pemerintah Myanmar pimpinan Presiden Thein Sein mulai membebaskan ratusan tahanan politik, melonggarkan pembatasan media massa dan menyambut kembali lawan politik.Pada pertemuan puncak Asean November 2011 di Bali, negara itu dihargai untuk upayanya dengan janji menjadi ketua kelompok pada 2014.Myanmar juga saat ini masih menjadi beban Asean karena Uni Eropa menolakmenekan perjanjian perdagangan bebas sepanjang negara tersebut masih belum membuka proses demokratisasi. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
