JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mendalami salinan dokumen perjalanan dinas, proyek kerja sama serta pembangunan milik Universitas Indonesia (UI) yang akan diserahkan pada 4 April 2012 di Komisi Informasi Pusat (KIP).Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, mengatakan pihak rektorat UI berjanji pada ICW untuk menyerahkan seluruh salinan dokumen yang diminta terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan universitas tersebut. Perjanjian tersebut disepakati pada 21 Maret 2012 di bawah pengawasan KIP."Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh pengacara Rektorat UI, penyerahan salinan dokumen tersebut akan dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender pasca perjanjian tersebut disepakati. Jadi, salinan tersebut sudah diserahkan oleh UI ke ICW paling lambat tanggal 4 April 2012 di kantor KIP," kata Febri kepada pers, Senin 2 April 2012.ICW mengajukan permintaan informasi publik pada rektorat UI terkait dengan masalah perjalanan dinas Rektor UI dan jajarannya baik didalam maupun di luar negeri sejak 2007-- 3 Oktober 2011. Oleh karena itu, ICW meminta UI memberikan daftar rombongan, salinan tiket dan pajak bandara seluruh perjalanan dinas tersebut. Daftar nama rombongan ini penting untuk melihat siapa saja yang ikut rombongan tersebut dan siapa penyandang dananya.Selain itu informasi yang diminta adalah pelbagai proyek kerja sama UI dengan pihak luar, termasuk kerjasama penelitian, pada periode 2009 dan 2010. Dokumen ini penting mengingat adanya kebijakan sentralisasi kerja sama penelitian di UI serta bunga dana kegiatan tersebut yang diduga bermasalah."Terakhir, ICW juga mengajukan permintaan informasi terkait dengan pembangunan perpustakaan UI. ICW meminta salinan proposal, dokumen tender, kontrak dan berita acara penyerahan barang dan jasa. Hal ini penting karena berdasarkan informasi yang diperoleh ada pelanggaran prosedur dalam pembangunan perpustakaan UI," papar Febri.Dia mengungkapkan organisasi anti-korupsi itu akan mencermati pemenuhan janji pihak rektorat UI terkait dengan pemenuhan permintaan informasi tersebut. ICW akan menggunakan salinan informasi dan data untuk menelisik dugaan pelanggaran prosedur atau kebocoran anggaran terkait dengan pengelolaan keuangan. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
