HARGA BBM: Keputusan PKS sudah pertimbangkan risiko politis

 
M. Syahran W. Lubis | 02 April 2012 14:32 WIB

 

JAKARTA:  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sudah  menghitung berbagai risiko ketika akhirnya secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk risiko politik dikeluarkan dari Setgab. 
 
Wakil Sekjen PKS   Mahfudz Siddiq menilai adanya desakan dari sejumlah keder Partai Demokrat agar PKS keluar dari Setgab, merupakan lagu lama. Para kader Demokrat itu lupa bahwa keluar atau masuknya PKS dari Setgab, merupaka kewenangan Presiden SBY, ujarnya.
 
“Kalau Presiden SBY berhajat mengeluarkan PKS dari koalisi, Insya Allah itu akan merupakan kebaikan. Karena bagi PKS ada di dalam atau di luar pemerintahan adalah sama-sama untuk kebaikan,” ujarnya hari ini. 
 
Hal itu dikemukakannya menyusul kuatnya desakan kader Demokrat untuk menendang PKS dari koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono.
 
Dia menambahkan, ketegasan PKS menolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM dalam rapat paripurna kemarin, sudah didasari oleh pertimbangan yang matang. 
 
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  Ruhut Sitompul mengatakan, rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) akan segera digelar untuk menentukan nasib PKS. Tidak hanya terancam ditendang dari koalisi, PKS juga berpeluang kehilangan tiga posisi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. 
 
Tiga posisi menteri yang jadi jatah PKS saat ini adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.
 
Staf khusus Menkominfo, Mabruri mengatakan bahwa sejak ditugaskan di pos Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring bekerja secara profesional dan tidak mencampuradukkan antara urusan Kementerian dengan Partai. 
 
Menurut Mabruri, tudingan bahwa Menkominfo dalam keadaan dilematis, karena berbeda pendapat dengan Fraksi PKS di DPR terkait issu kenaikan harga BBM belakangan ini tidak benar. Menurutnya soal sosialisasi kenaikan harga BBM sudah dilakukan oleh Menkominfo dibawah koordinasi Wapres boediono.
 
“Jadi Kemenkominfo yang mengatur tampilnya menteri-menteri di TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya. Kementerian juga memasang iklan di beberapa media. Pak Tifatul bahkan memberikan kultwit di sosial media dengan followers beliau yang hampir 350 ribu orang, " ujar Mabruri.
 
Mabruri juga mengingatkan bahwa keberadaan Kemenkominfo saat ini jangan disamakan dengan Departemen Penerangan masa lalu. Kemenkominfo sekarang, menurutnya, hanya memfasilitasi komunikasi publik dan menteri-menteri terkait menyampaikan substansinya.
 
"Kalau soal pendapat, Pak Tifatul itu ikut arahanPresiden SBY. Beliau tidak pernah menentang kebijakan pemerintah. Tapi soal hubungan dengan partai itu, ada mekanismenya sendiri. Jangan dicampur aduk," ujar  Mabruri. (sut)

Tag :
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top