SURABAYA: Pemerintah Kabupaten Sampang mengungkapkan setidaknya ada enam persoalan mendasar yang mesti harus dicarikan solusinya oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna memacu percepatan pengembangan kawasan Madura, pasca beroperasinya Jembatan Surabaya-Madura.
Bupati Kabupaten Sampang Noer Tjahja mengatakan enam problem ini bisa menjadi penghambat bila tidak segera diatasi sehingga rencana besar pemerintah untuk mensejahterakan dan mempercepat pembangunan di pulau itu akan sulit diwujudkan.
"Keenam problem yang telah terinventaris itu yaitu tata ruang, batas wilayah, kawasan wisata, air bersih, sumber daya alam dan investasi. Semuanya perlu mendapat penanganan secara serius kedepan," kata Noer Tjahja kepada pers hari ini.
Pernyataan serupa telah disampaikan Noer Tjahja dalam rakor pengembangan Madura yang diikuti empat bupati di Madura, Pemprov dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Rabu kemarin.
Noer Tjahja menguraikan tata ruang di Madura secara umum yang masih bersifat parsial, sehingga perlu ada keterpaduan dalam penyususnan tata ruang yang terintegritas dalam empat kabupaten.
Dia memaparkan problem batas wilayah juga mesti dipertegas keberadaannya.
"Perlu adanya penegasan batas wilayah terutama yang terjadi pada dua kabupaten yaitu Kab. Bangkalan dan Kab. Sampang. Tapal batas kedua daerah itu mesti diperjelas dan dipertegas secara aktual."
Kejelasan tapal batas di dua daerah itu, kata dia, bisa menjadi landasan legal bagi kedua wilayah itu yang merupakan daerah pintu utama dari Suramadu yang akan dikembangan lebih dahulu.
Disisi lain, kata Bupati Sampang, pengembangan kawasan wisata, Madura belum mempunyai penciri khasan.
"Pemberian local branding masih perlu sentuhan para ahli yang mencerminkan kebudayaan local. Ini sekaligus untuk media promosi sehingga mesti mencantumkan identitas lokal serta menunjukkan kekhasan wilayah yang bersangkutan," tegasnya.
Problem lainnya, ungkap Noer Tjahja, berupa masih minimnya ketersedian air bersih.
"Ini memang problem yang segera dicarikan solusi konkritnya. Ketersediaan sumber air sehingga menjadi masalah bagi masyarakat untuk diakses menjadi perlu diatasi. Perlu pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana secara mendasar," ujarnya.
Dia menerangkan sumber daya alam, masih sedikit upaya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, perlu waktu yang hal tersebut yang berwawasan lingkungan.
Terakhir, ungkap dia, persoalan seputar investasi.
"Investasi di Madura masih tergolong rendah, ini terkait minat investor minim karena terkendala infrastruktur. Soal investasi juga masih dikeluhkan terkait rentang perijinan yang perlu dipermudah khususnya pelimpahan kewenangan yang lebih bagi daerah sehingga layanan bisa lebih efisien dan efektif," terangnya.
Jaminan pemerintah
Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo mengungkan untuk mempercepat pembangunan Pulau Madura pasca pembangunan Jembatan Suramadu, perlu adanya komitemen untuk memberikan jaminan dari pemerintah.
"Perlu adanya government guarantee guna menstimulant minat investor masuk Madura. Ini yang mesti menjadi maenstream para decision maker policy [pengambil kebijakan]. Langkah mendasar ini yang bisa mendorong laju investasi di Madura," kata Soekarwo pada Rakor Percepatan Pembangunan Madura Pasca Suramadu, (Rabu, 7/12)
Komitemen akan jaminan pemerintah itu, kata dia, untuk para investor yang bisa dititik beratkan pada sejumlah sektor.
Sektor-sektor itu yaitu kesediaan tanah, perijinan, listrik dan sumber daya manusia yang pengungkitnya ada di Kabupaten Bangkalan.
"Bangkalan menjadi sisi depan atau pintu utama Madura, sehingga semua persoalan terkait investasi harus menjadi leader-nya. Karena daerah ini menjadi pengungkit utama agar investasi lebih lancar di Madura pasca keberadaan Suramadu." (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
