JAKARTA: Tokoh masyarakat dan pemimpin organisasi masyarakat di Papua perlu meningkatkan kapasitas politik dan komunikasi sebelum membangun dialog dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi damai di wilayah tersebut.Peneliti masalah Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan S. Widjojo mengatakan kemauan pemerintah untuk membangun dialog dua arah dengan masyarakat Papua merupakan sinyal yang harus di respons oleh tokoh Papua yang selama ini berseberangan dengan pemerintah."Presiden sudah menyatakan penyelesaian Papua harus dilakukan dengan dialog. Artinya ada kemauan pemerintah melakukan dialog. Orang Papua juga harus menyiapkan representasi, siapa saja yang mewakili dalam dialog itu," ujarnya kepada Bisnis, Kamis 8 Desember.Kapasitas politik ini, lanjutnya, mencakup kapasitas kepemimpinan, kemampuan berunding, dan keterwakilan yang bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat di Bumi Cenderawasih itu.Menurut dia, tuntutan Papua agar dialog yang dibangun mengundang pihak ketiga sebagai mediator merupakan langkah yang terlalu dini, karena struktur kepemimpinan masyarakat Papua yang pro-kemerdekaan tidak solid.Dibandingkan dengan dialog antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hasan Tiro beberapa tahun lalu, organisasi di tanah Papua relatif terpecah-pecah dan bergerak sendiri."Perlu sebuah proses politik di Papua sendiri agar orang yang mewakili mereka benar-benar diakui. Kalau perundingan Aceh dulu strukturnya jelas, mereka punya pemimpin jelas. Kalau Papua masih samar," tuturnya.Muridan menambahkan selama ini kepemimpinan di Papua terfragmentasi, terbagi dalam berbagai kelompok yang mengaku sebagai organisasi sah dan paling berhak mewakili kepentingan masyarakat Papua secara luas."Jangan sampai saat terjadi dialog, perwakilan mereka tidak diakui oleh kelompok lain. Itu kalau masyarakat Papua ingin memperoleh hasil dialog damai yang saling menguntungkan," katanya.Anggota DPR dari Partai Golkar Yoris Raweyai menambahkan penyelesaian masalah Papua dengan jalan dialog harus ditempuh, agar masyarakat Papua percaya ada niat baik pemerintah membangun wilayah paling timur Indonesia itu.Dia mengusulkan sebelum dilakukan dialog damai, pemerintah butuh melakukan prakondisi dialog, membicarakan sejumlah hal yang menjadi tuntutan masyarakat Papua."Apa yang ada di roadmap LIPI itu saya rasa cukup bagus untuk membangun komunikasi awal dengan Papua," ungkapnya.Selain itu, dia meminta pemimpin organisasi di Papua melakukan komunikasi agar mempunyai titik temu keterwakilan untuk membangun dialog dengan pemerintah."Papua ini banyak faksi dan semua merasa berhak mewakili. Kalau seperti ini terus, pemerintah juga pusing mau dialog dengan siapa," tegas politisi yang juga putera Papua ini. (ea)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
