JAKARTA: Jika dilaksanakan, bantuan langsung tunai (BLT) akan menyentuh sekitar 25 juta rumah tangga yang tergolong dalam 40% rumah tangga/keluarga dengan pendapatan terendah secara nasional.
Namun, efektivitasnya untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat yang berada di garis kemiskinan masih dipertanyakan.Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik sepanjang April-Oktober 2011, ada sekitar 25 juta rumah tangga yang tergolong dalam rumah tangga/keluarga pendapatan terendah secara nasional.
Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan angka rumah tangga sasaran (RTS) yang digunakan sebagai basis data penyaluran BLT pada 2008, yakni sebanyak 19,1 juta rumah tangga."Dalam database (basis data) ini, terdapat sekitar 25 juta rumah tangga yang tergolong dalam 40% rumah tangga/ keluarga dengan pendapatan terendah," ujar Deputi bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Wynandin Imawan kepada Bisnis, hari ini.Menurutnya, saat ini BPS tengah dalam proses finalisasi data PPLS dan rencananya data tersebut akan diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam waktu 1-2 minggu ke depan.PPLS 2011, tambah Wynandin, merupakan basis data terpadu atau unifikasi data targeting yang akan digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial dan penganggulangan kemiskinan.
Agar bantuan efektif mengurangi kemiskinan, lanjutnya, maka sasaran perlu mencakup 40% kelompok masyarakat bawah.Sementara itu, Deputi bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Kementerian Perencanaan Pemangunan Nasional/ Bappenas Ceppie Kurniadi Sumadilaga menegaskan pemerintah belum berencana untuk mengucurkan BLT.
Namun, lanjut Ceppi, programnya tengah disiapkan sebagai antisipasi terjadinya krisis."Pemerintah belum merencanakan BLT. Tapi menyiapkan programnya kalau terjadi krisis, artinya siaga untuk jaring pengaman sosial jika sewaktu-waktu diperlukan," tutur Ceppie.Program BLT yang tengah dibahas pemerintah, lanjut Ceppie, akan berbeda dengan program BLT pada 2008. Program ini akan dikoordinir oleh TNP2K yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
Namun, skenario krisis yang memungkinkan dikucurkannya BLT masih dalam pembahasan.Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan untuk mengantisipasi keadaan darurat akibat krisis dan mengamankan masyarakat yang berada di garis kemiskinan, pemerintah membuka kemungkinan intervensi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan program ketahanan pangan.
Pendanaan program ini rencananya bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) yang saat ini totalnya berkisar Rp97 triliun.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
