Jangan anggap enteng suara dari desa

JAKARTA: Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pemerintah untuk tidak menganggap enteng suara Persatuan Rakyat Desa Nusantara yang meminta pemerintah memperhatikan nasib perangkat desa menyusul aksi demo yang dilakukan kelompok itu  ke gedung parlemen, Senin 5 Desember.Menurut Priyo, pemerintah seharusnya memperhatikan tuntutan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara agar pemerintah menyegerakan untuk menyerahkan Rancangan Undang-undang Desa."Jangan dianggap enteng. Saya mohon perhatian Presiden agar RUU Desa segera diserahkan. Ini adalah desakan kesekian kalinya sejak tahun 1997," ujar Priyo seusai menemui perwakilan Parade Nusantara, Senin 5 Desember.Politisi Partai Golkar itu mengatakan para menteri yang terkait dalam penyusunan RUU Desa tidak bisa berleha-leha jika tidak ingin ada pergerakan masyarakat desa yang lebih masif.Menurut Priyo, dalam RUU Desa itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu mengenai  dana alokasi desa, periodisasi jabatan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa (pilkades) yang ditanggung oleh APBD. Begitu juga dengan masalah jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkatnya.Apabila pemerintah tidak kunjung menyerahkan draf RUU Desa tersebut, kata Priyo, DPR bisa mengambil alih. "Saya peringatkan kali ini, kalau pemerintah tidak bersedia menyiapkan draf, kita akan ambil alih menjadi RUU inisiatif DPR."Para kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara mulai hari ini mendatangi fraksi-fraksi yang ada di DPR. Mereka meminta komitmen 9 fraksi untuk pembahasan RUU Desa yang drafnya hingga kini belum diberikan Presiden kepada DPR.Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso, mengatakan pihaknya hari ini mendatangi Fraksi PKB dan Fraksi PKS. Parade Nusantara sebelumnya juga sduah mendapatkan  dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar."Kami menyampaikan salinan pernyataan dukungan 322 bupati dan 322 ketua DPRD se-Indonesia," kata Sudir.Dia menambahkan besok (Selasa 6 Desember) pihaknya akan mendatangi 5 fraksi tersisa. Mantan kades Kedungwinong, Sukolilo, ini pun mengaku akan menginap bersama 200 kepala desa lain yang mengantongi izin memasuki Gedung DPR.Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, mengatakan dengan surat dukungan tertulis dari 322 bupati dan 322 ketua DPRD se-Indonesia, maka Presiden SBY tidak bisa lagi mengulur-ulur waktu untuk menandatangani Surat Presiden yang melegitimasikan penyerahan draf UU tersebut ke DPR. (ea) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel